Disharmoni Program Pendidikan, FGD Masterplan Kutim Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Eksekutif–Legislatif dan CSR

Sangatta News — Alih-alih sekadar menyusun dokumen perencanaan, Focus Group Discussion (FGD) Kajian Masterplan Pendidikan Kutai Timur 2026–2030 justru membuka persoalan mendasar yakni masih perlunya sinkronisasi antarpelaku pembangunan pendidikan.

Dalam forum yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim di Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025), berbagai pemangku kepentingan menilai bahwa tumpang tindih program hingga kurangnya penyelarasan pokok pikiran DPRD dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan masih menjadi tantangan serius dalam merumuskan arah pendidikan jangka panjang.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa masterplan hanya akan efektif jika seluruh program prioritas baik yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 50 program unggulan bupati, hingga rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bergerak dalam satu arah.

Ia mengingatkan bahwa 10 dari program unggulan berada di bawah Disdikbud, sehingga ketidaksinkronan kebijakan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. “Masterplan ini harus selaras dengan pencapaian 15 SPM. Kalau tidak satu arah, ya sampai kapan pun target pendidikan tidak akan maksimal,” ujar Mulyono.

Dalam forum itu, Mulyono juga menyoroti belum optimalnya kontribusi CSR sektor swasta. Meski beberapa perusahaan besar seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Ganda Alam Makmur (GAM), dan PT ITX rutin menyalurkan dukungan, pola penyalurannya dinilai masih belum terfokus pada kebutuhan pendidikan yang paling mendesak. Ia berharap ke depan CSR dapat diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat capaian program prioritas. “Silakan perusahaan ambil peran. Tapi perannya harus tepat sasaran, supaya bisa ikut mendorong percepatan program pendidikan,” katanya.

Di sisi lain, Mulyono memberi perhatian khusus pada peran DPRD Kutim, terutama terkait komitmen baru legislatif untuk mengoptimalkan pokok pikiran bagi penguatan sektor pendidikan. Kehadiran anggota DPRD dalam forum FGD disebut sebagai sinyal positif bahwa sinkronisasi kebijakan eksekutif-legislatif bisa berjalan lebih solid, apalagi di tengah masa efisiensi anggaran. “Kami sangat mengapresiasi dukungan DPRD. Komunikasi akan kami aktifkan kembali supaya program bisa saling menguatkan,” ucapnya.

FGD yang melibatkan akademisi UMJ serta berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi titik balik penyelarasan arah pembangunan pendidikan Kutai Timur. Tak hanya menyusun dokumen, tetapi memastikan setiap program baik dari pemerintah daerah, DPRD, maupun Perusahaan bergerak dalam satu kompas yang sama menuju pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan pada 2026–2030. (Adv)