Sangatta News – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur menemukan ribuan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tidak valid setelah dilakukan verifikasi lapangan bersama PKK dan para Ketua RT. Temuan ini diungkap langsung Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, yang menyebut hasil verifikasi awal bahkan berhasil menurunkan hampir 3.000 data ATS.

Menurut Mulyono, data ATS yang sebelumnya dirilis Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) membuat pihaknya terkejut karena jumlahnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Padahal, berbagai program pendidikan telah dilakukan secara masif di Kutai Timur. “Data yang dikeluarkan Pusdatin itu membuat kita kaget. Program kita masif, tapi ternyata angkanya sangat tinggi,” jelasnya.

Langkah awal yang dilakukan Disdikbud adalah melibatkan PKK dan Ketua RT dalam proses pencocokan data. Upaya ini terbukti efektif karena berhasil mengoreksi hampir 3.000 data ATS yang tercatat sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat hampir 5.000 data ATS lainnya yang setelah diverifikasi di lapangan tidak ditemukan keberadaannya.

Namun Mulyono menegaskan bahwa data yang tidak ditemukan tersebut tidak bisa langsung dihapus. Proses penghapusan harus melalui mekanisme berjenjang. “Data ini harus diklarifikasi dulu, kemudian dipadankan dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), baru bisa diusulkan penghapusannya ke Pusdatin,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa validasi data menjadi langkah paling penting sebelum intervensi program dilakukan. Tanpa data yang akurat, pemerintah daerah dikhawatirkan salah menetapkan target dan sasaran. “Program yang bagus harus diawali data yang valid. Itu prinsip utamanya,” tegasnya.

Temuan ketidaksesuaian data ini menjadi momentum bagi Disdikbud Kutim untuk memperkuat sistem pendataan ATS dan memastikan penanganan dilakukan berdasarkan angka akurat. Dengan proses verifikasi yang masih berjalan, Mulyono optimistis data ATS Kutai Timur ke depan akan jauh lebih presisi, sehingga intervensi penanganan dapat dilakukan secara efektif dan terukur.