Lolos Audit BPK, Seluruh Parpol di Kutim Dinilai Transparan Gunakan Dana Bantuan Pemkab

Sangatta News – Seluruh partai politik penerima dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dinyatakan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa catatan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Tejo Juwono, dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Rapat Kesbangpol, Selasa (27/5/2025).

LHP tersebut merupakan hasil audit atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) untuk Tahun Anggaran 2024. Pemeriksaan dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur terhadap 12 partai politik, yang mencakup dua periode kepengurusan DPRD: 2019–2024 dan 2024–2029.

“Puji Tuhan, semua laporan dinyatakan sesuai. Kami sangat mengapresiasi kerja sama partai politik yang kooperatif dalam memenuhi permintaan data,” ujar Tejo Juwono kepada wartawan usai acara.

Menurutnya, pencairan dana bantuan dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan masa jabatan anggota legislatif yang terpilih. Dari hasil pemeriksaan, tidak hanya semua partai dinyatakan memenuhi kriteria pertanggungjawaban sesuai regulasi, beberapa di antaranya bahkan mencatatkan pengeluaran yang melebihi nilai bantuan, dengan tambahan dana berasal dari iuran internal partai.

Tejo mengungkapkan penggunaan dana bantuan ini diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, yang porsinya lebih besar dibandingkan kegiatan operasional sekretariat partai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan proses politik di Kutai Timur.

 “Bantuan ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong proses demokrasi yang sehat dan akuntabel. Harapannya, dana ini digunakan secara efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan ini agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar memberikan dampak positif pada kualitas demokrasi di daerah.

Penyerahan LHP ini juga disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan partai politik. Dengan lolosnya seluruh partai dari pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Kutim berharap tren positif ini dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. “Ke depan, kami ingin tidak hanya akuntabel secara administratif, tapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi,” ujar Tejo.