BPBD Kutim Bergerak Cepat, Sosialisasi Dokumen Kontinjensi Penanganan dan Pencegahan Bencana Banjir

Redaksi

Selasa, 26 Agustus 2025 14:10 WIB

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memandang serius penanganan bencana sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal ini krusial, mengingat Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 menempatkan Kutim dalam kategori risiko tinggi dengan nilai indeks 173,36.

Untuk mengatasi ancaman ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim menggelar sosialisasi dokumen bencana kontinjensi banjir. Acara yang dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Trisno, mewakili Bupati Ardiansayah Sulaiman berlangsung di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) kawasan pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, Selasa (26/08/2025) pagi.

”Melalui sistem deteksi dini penanganan bencana, di harapkan mampu meminimalisir dampak yang di akibatkan oleh bencana yang terjadi terutama banjir,” ujar Trisno. Ia menambahkan, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, pemanfaatan tekhnologi bisa juga dioptimalkan untuk mempermudah dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

Penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 menempatkan Kabupaten Kutai Timur dalam kategori risiko tinggi, dengan nilai indeks sebesar 173,36, serta Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang masih berada di angka 0,42. Angka-tersebut menandakan pentingya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana, terutama banjir.

Di hadapan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kutim, Sulastin serta undangan yang hadir, Trisno juga menyebut kegiatan ini memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana yang di lakukan pemerintah. Mengingat, kegiatan ini juga akan menghasilkan sebuah rumusan kebijakan berupa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang akan menjadi acuan dalam penanganan dan pencegahan bencana yang terjadi di Kutim.

”Jadi jelas, siapa melakukan apa dan pada saat apa. Mengingat Kutai Timur dengan wilayah yang cukup luas dengan konsentrasi penduduk yang variatif maka diperlukan SOP yang jelas di lapangan agar jalur koordinasi bisa berjalan dengan baik. Terlebih dengan aksebilitas yang belum sepenuhnya merata. Langkah ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Kutim ini

Sementara itu, Kalak BPBD Kutim Sulastin menyebut, kegiatan yang diikuti 100 peserta serta menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Provinsi Kaltim serta BMKG tersebut memiliki tiga agenda penting yakni sosialiasi dokumen bencana kontijensi banjir, gladi ruang (table box exercise) serta gladi posko (command post exercise).

”Tujuannya untuk mengindentifikasi risiko banjir serta tersusunya skenario kebijakan dan keselarasan arah kebijakan penanggulangan bencana banjir antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi,” tambahnya.