Strategi Pemkab Kutim Tuntaskan 50 Program Unggulan: Bidik Dana Pusat hingga Optimalkan CSR

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tidak ingin kehilangan momentum dalam merealisasikan janji politik Bupati Ardiansyah Sulaiman. Di tengah berbagai tantangan fiskal yang ada, Pemkab Kutim kini memperkuat strategi kolaborasi lintas sektor guna memastikan 50 Program Unggulan tetap berjalan on-track dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menegaskan bahwa optimisme tetap menjadi napas utama pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Saat ini, Bappeda tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah maupun akan dilaksanakan. Langkah ini diambil sebagai acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Kami sedang mengamati di mana letak kekurangan atau pos yang belum maksimal pada tahun lalu, agar dapat diperkuat pada tahun ini, salah satunya dengan mengupayakan celah fiskal yang ada,” ujar Bayu saat ditemui media di Sangatta, Rabu (28/1/2026).

Pembangunan Tidak Hanya Bergantung pada APBD

Menyadari keterbatasan APBD, mantan Kabag Hukum Setkab Kutim ini membeberkan strategi “jemput bola” yang kini tengah diperkuat. Seperti menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar program-program nasional dapat ditarik masuk ke wilayah Kutai Timur.

Selain itu menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendanai pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Juga memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam roda pembangunan daerah.

Salah satu poin paling krusial dari 50 program unggulan tersebut adalah penekanan angka pengangguran. Pemkab Kutim tidak hanya sekadar memberi bantuan, tetapi melakukan intervensi melalui pelatihan kompetensi dengan menghadirkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri besar di Kutim.

Pemkab juga akan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin mandiri melalui jalur kewirausahaan dan UMKM serta memperkuat Peraturan Daerah (Perda) agar tenaga kerja lokal memiliki daya tawar tinggi di dunia industri. “Pelatihan keterampilan ini adalah wujud komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada kemandirian ekonomi daerah,” imbuh Bayu.

Bayu menekankan bahwa kesuksesan pembangunan ini mustahil tercapai tanpa atensi masyarakat. Ia meminta warga untuk turut aktif mengawal setiap proses pembangunan agar tetap transparan dan tepat sasaran.