TKPKD Gelar Rakor, Bupati Ardiansyah Tegaskan Kemiskinan Tanggung Jawab Semua Unsur

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025 yang digelar secara Daring dan Luring. Dipusatkan di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG), Bukit Pelangi Kawasan Pemerintahan Sangatta, Selasa (09/12/2025).

Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman melalui Zoom. Hadir Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Noviari Noor. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Dyah Ratnaningrum dan Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal serta pemangku kepentingan yang tergabung dalam TKPKD.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan, masalah kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, namun merupakan masalah seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.

“Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian utama yang harus kita cari penyelesaiannya secara sinergi dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,” tegasnya.

Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu juga menyampaikan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan harus segera diupayakan, demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan dapat dinikmati secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Saya berharap, kepada seluruh tim dapat berkontribusi dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutim,” harapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Bapedda, Noviari Noor menyampaikan rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kutai Timur sepanjang tahun 2025.

“Kinerja Stakeholder harus sejalan dengan perencanaan dan penganggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kita. Walaupun hasilnya mungkin tidak signifikan tapi ada upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan,” bebernya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh peserta Rakor untuk memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalamp kemiskinan di wilayah Kutim. “Jadi kita telah menerapkan forum satu data yang dikelolah Diskominfo Staper, kemudian nanti akan disebar luaskan,” jelasnya.