Penghapusan Bantuan Alat Tangkap Ganggu Realisasi Pokir, Dinas Perikanan Lakukan Penataan Anggaran

Sangatta News — Keputusan Dinas Perikanan Kutai Timur (Kutim) untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan alat tangkap pada tahun anggaran 2025 tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga memengaruhi realisasi sejumlah pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang selama ini banyak mengusulkan kebutuhan tersebut.

Kepala Dinas Perikanan Kutim, Yuliansyah, mengatakan penghentian sementara program bantuan alat tangkap merupakan bagian dari penataan ulang anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal 2025 menuntut prioritas pada program penguatan sumber daya manusia nelayan.

“Memang bantuan alat tangkap termasuk program unggulan kita, tapi sekarang sementara kita hentikan dulu. Anggaran kita arahkan ke sertifikasi ABK dan bimtek keselamatan kerja,” katanya.

Yuliansyah menegaskan, keputusan itu bukan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan nelayan, melainkan strategi penyesuaian agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara maksimal pada sektor yang dinilai lebih mendesak.

Menurutnya, alat tangkap membutuhkan biaya besar dan realisasinya memerlukan dukungan anggaran yang stabil. Dalam kondisi keuangan yang tertekan, pemerintah perlu menempatkan prioritas agar pembangunan sektor perikanan tetap berjalan.

“Banyak permintaan alat tangkap dari masyarakat maupun pokir dewan. Namun kami harus sesuaikan dengan kemampuan daerah. Tidak semua bisa direalisasikan,” ujarnya.

Dampak kebijakan ini cukup terasa bagi sejumlah legislator yang menyampaikan aspirasi nelayan melalui jalur pokir. Yuliansyah menyebut pihaknya tetap membuka komunikasi agar para nelayan maupun anggota dewan memahami alasan teknis di balik kebijakan tersebut.

“Kami tetap terbuka berdiskusi. Harapannya, semua pihak memahami bahwa ini soal efisiensi dan penyesuaian program, bukan karena pemerintah tidak peduli,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa kebutuhan alat tangkap akan kembali dievaluasi pada tahun berikutnya. Jika kondisi anggaran memungkinkan, program tersebut bisa kembali dijalankan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan di lapangan.

“Harapan kita pembangunan perikanan tetap stabil meskipun ada penyesuaian. Semua keputusan kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” tutupnya. (Adv)