Kutim Menjemput Transformasi, Ekonomi Non-Tambang Melesat 11% di Tengah Perlambatan Sektor Ekstraktif

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kutim, Senin (30/3/2026). Di hadapan Ketua DPRD Jimmy dan Wakil Bupati Mahunadi, Bupati Ardiansyah Sulaiman memaparkan potret ekonomi daerah yang kini tengah berada di persimpangan jalan menuju transformasi besar.

Meskipun secara agregat laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tercatat melambat di angka 1,05%, namun di balik angka tersebut tersimpan anomali positif: sektor non-pertambangan justru tumbuh perkasa melampaui prediksi.

Bupati Ardiansyah mengungkapkan bahwa penurunan LPE dari 9,82% di tahun 2024 menjadi 1,05% di tahun 2025 dipicu oleh perlambatan produksi di sektor pertambangan. Namun, ia menegaskan kondisi ini tidak mencerminkan pelemahan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

“Justru terjadi fenomena pergeseran (shifting) sumber pertumbuhan. Sektor non-pertambangan kita meningkat pesat dari 8,4% menjadi 11% pada tahun 2025,” ujar Ardiansyah.

Data menunjukkan ketergantungan Kutim terhadap sektor ekstraktif mulai terkikis. Kontribusi tambang terhadap PDRB turun dari 75,53% (2024) menjadi 70,17% (2025). Di saat yang sama, sektor pertanian dan industri pengolahan mulai mengambil panggung. Sektor pertanian meningkat dari 8,80% menjadi 10,96% sementara industri pengolahan naik dari 4,34% menjadi 5,81%.

IPM Naik, Ketimpangan Tetap Rendah

Selain transformasi ekonomi, Bupati juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim tahun 2025 mencapai 76,48 poin, naik 0,58 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur ekonomi berubah, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan tetap terjaga.

Terkait aspek keadilan ekonomi, Indeks Gini Kutim berada di angka 0,305 poin. Walaupun mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2024 (0,283), angka ini masih jauh di bawah ambang batas 0,4. “Artinya, tingkat ketimpangan di Kutai Timur masih dalam kategori kesenjangan rendah. Pertumbuhan yang terjadi masih bisa dirasakan secara merata,” tambah Bupati.

Penyampaian LKPJ ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi pembangunan Kutim mulai diarahkan pada sektor-sektor yang berkelanjutan. Transformasi ini dianggap krusial agar daerah tidak goyah saat terjadi fluktuasi harga komoditas global atau disrupsi pasar energi seperti yang saat ini melanda dunia.

“Ini sinyal positif. Kita bergerak menuju struktur perekonomian yang lebih tangguh, berimbang, dan tidak lagi semata-mata bergantung pada sektor pertambangan,” tegas Ardiansyah menutup nota pengantarnya.