Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi mengumumkan peluncuran gerakan “Pentas Kutim” (Pelayanan Terpadu dan Serentak) pada 26 Juli 2026 mendatang. Langkah agresif lintas sektor ini diambil guna menggenjot penurunan prevalensi stunting di Kutim yang saat ini masih tertahan di angka 16 persen, atau masih di atas target nasional sebesar 14 persen.

Kepastian tersebut dimatangkan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pentas Kutim di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (16/7/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah Ardiansyah, Dinas Kesehatan, serta seluruh OPD terkait dan jajaran fasilitas kesehatan se-Kutim.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menegaskan bahwa stunting adalah masalah multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. “Stunting ini saling berkelindan dengan pola asuh dan sanitasi buruk. Dampaknya fatal bagi perkembangan kognitif anak menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus bergerak serentak,” tegas dr. Yuwana.

Salah satu rapor merah yang menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut adalah rendahnya tingkat kehadiran balita ke Posyandu. Saat ini, cakupan rata-rata kunjungan balita yang datang dan ditimbang (D/S) di Kutim baru menyentuh angka 34 persen, jauh di bawah target minimal sebesar 50 persen.

Untuk mendongkrak angka tersebut, Dinkes Kutim menerapkan strategi jemput bola di tiga lokus utama yakni penimbangan massal di PAUD dan TK, melakukan penyisiran langsung ke rumah warga bagi balita yang absen serta mengintegrasikan data dari klinik swasta, praktik mandiri bidan, hingga RSUD Kudungga.

Seluruh data hasil penimbangan ini nantinya akan langsung diinput ke aplikasi SiGizi yang terintegrasi dengan e-Dinkes, sehingga perkembangan prevalensi stunting di 18 kecamatan dapat dipantau secara real-time melalui dashboard digital.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kutim, Siti Robiah Ardiansyah, meminta jajaran 21 Puskesmas di Kutim untuk bertindak proaktif dalam mengawasi satuan pendidikan. Jika ditemukan ada PAUD atau TK yang abai melakukan penimbangan rutin bulanan, Puskesmas diminta langsung melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Puskesmas harus bersuara ke Disdikbud jika ada sekolah yang kurang aktif, supaya bisa langsung dievaluasi. Urusan sanitasi, air bersih, hingga penggerakan massa harus dikerjakan keroyokan. Jika kita kepung bersama, insyaallah stunting ini bisa kita eliminasi dari Kutim,” tambah Siti Robiah.

Rapat taktis tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala OPD dan perwakilan rumah sakit sebagai tanda dimulainya perang total melawan stunting di Kutim.