Kutim Cetak Rekor Fiskal 2025: PAD Tembus Rp550,93 Miliar, Lampaui Target 124 Persen

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Di tengah upaya memperkuat kemandirian ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim meledak hingga menyentuh angka Rp550,93 miliar, jauh melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp441,16 miliar.

Capaian impresif sebesar 124,88 persen ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi intensifikasi pajak dan optimalisasi potensi ekonomi daerah yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim berjalan sangat efektif.

Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini ditopang oleh performa positif di hampir seluruh lini penerimaan. Berdasarkan data resmi, realisasi PAD Kutai Timur tahun 2025 mencapai angka presisi Rp550.929.888.094.

Berikut adalah rincian sektor penyumbang PAD Kutim 2025:

• Pajak Daerah: Terealisasi Rp301,08 miliar (106,06%) dari target Rp283,88 miliar.
• Retribusi Daerah: Terealisasi Rp137,41 miliar (110%) dari target Rp124,92 miliar.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Terealisasi penuh Rp7,52 miliar (100%) sesuai pagu.
• Lain-lain PAD yang Sah: Sektor ini menjadi “bintang utama” dengan lonjakan luar biasa mencapai 422,68 persen. Dari target Rp24,81 miliar, realisasinya meroket hingga Rp104,90 miliar.

“Kontribusi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah adalah urat nadi pembangunan,” ujar Syahfur dalam pernyataan resminya.

Keberhasilan Kutim semakin terlihat mencolok saat disandingkan dengan performa fiskal daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai wilayah kabupaten, tingkat realisasi Kutim yang mencapai 124,88% melampaui efektivitas pencapaian banyak kota besar dan kabupaten tetangga seperti Kota Balikpapan dengan realisasi 88,75% (Rp1,2 triliun dari pagu Rp1,3 triliun), dan Kota Samarinda realisasi 91,23% (Rp1 triliun dari pagu Rp1,2 triliun).

Demikian pula Kutai Kartanegara dengan realisasi 62,19% (Rp592,71 miliar dari pagu Rp953 miliar), Berau realisasi 81,09% (Rp324,35 miliar dari pagu Rp400 miliar), Bontang: realisasi 99,21% (Rp379 miliar dari pagu Rp382,14 miliar) dan Kutai Barat realisasi 97,30% (Rp234,43 miliar dari pagu Rp240,95 miliar).

Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang mencatatkan persentase lebih tinggi secara matematis (506,59%), namun secara volume nominal, Kutai Timur tetap memimpin sebagai salah satu kekuatan fiskal terbesar di Kaltim.

Bagi masyarakat Kutim, angka setengah triliun rupiah lebih ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Syahfur menekankan bahwa PAD adalah “ikhtiar kemaslahatan”—sumber daya yang akan langsung dialokasikan untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Kami mengucapkan terima kasih atas kepatuhan para wajib pajak,” tambahnya.

Bapenda Kutim berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemungutan agar lebih transparan dan akuntabel, sembari terus menggali potensi-potensi pendapatan baru yang belum tergarap maksimal.

Tabel Komparasi Realisasi PAD Se-Kalimantan Timur (TA 2025)