APBD 2026 Diharapkan Dorong Pembangunan hingga Pelosok Desa, Bupati Titipkan Komitmen Transparansi

Sangatta News — Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diharapkan mampu menjadi pendorong utama percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah terpencil.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat paripurna ke-15 terkait persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kutim terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, Kamis (27/11/2025).

Menurut Ardiansyah, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi wujud mandat rakyat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Dengan alokasi dana yang tersedia, kami akan memastikan program-program yang direncanakan dapat terealisasi secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memanfaatkan anggaran tahun depan. Selain itu, peningkatan pelayanan publik serta perluasan program kesejahteraan masyarakat akan terus didorong hingga ke desa-desa.

Bupati juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Pemerintah akan memastikan setiap investasi yang kita lakukan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” kata Ardiansyah. “Termasuk layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Bupati turut menyampaikan struktur APBD 2026, yang memuat pendapatan daerah sebesar Rp5,73 triliun dan belanja daerah Rp5,71 triliun. Ia menyebut struktur tersebut sudah disusun melalui proses pembahasan panjang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan perangkat daerah.

Ardiansyah mengapresiasi kerja keras DPRD dan seluruh elemen pemerintahan yang terlibat dalam penyusunan APBD. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pondasi penting dalam merumuskan anggaran pembangunan yang lebih baik.

Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap APBD 2026 benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. APBD yang merupakan mandat rakyat ini juga diharapkan menjadi pendorong kuat bagi percepatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. (Adv)