Bupati Sentil ASN Kutim Agar Lebih Bijak, Jangan Mengeluh Gaji Terlambat di Medsos

Sangatta News — Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan arahan sekaligus teguran keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia mendesak para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk lebih bijak, matang, dan dewasa dalam memanfaatkan media sosial.

Pesan menohok tersebut disampaikan langsung oleh Bupati saat menutup secara resmi Latihan Dasar (Latsar) CPNS Kutim 2026 yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, pada Jumat (5/6/2026).

Ardiansyah menyoroti fenomena digital di mana sebagian oknum pegawai kerap kali refleks mengunggah keluhan ke jagat maya begitu menghadapi kendala kerja, alih-alih menyelesaikannya lewat jalur internal resmi.

”Saya berharap saudara-saudara yang sudah bekerja sebagai PNS, CPNS, maupun PPPK, bijaksanalah dalam memanfaatkan media sosial. Jangan sedikit saja terlambat gaji turun, langsung membuat unggahan: ‘Bagaimana Pemerintah Kutim, gaji kami terlambat?’,” sentil Bupati Ardiansyah Sulaiman di hadapan ratusan peserta pelatihan.

Orang nomor satu di Kutim itu membeberkan bahwa setiap dinamika keterlambatan administratif—seperti pencairan hak atau upah berkala—biasanya terjadi akibat adanya kendala teknis atau keterlambatan pengajuan dokumen dari instansi atau sekolah bawahan itu sendiri.

Bupati meminta ASN untuk menggunakan rantai komando birokrasi yang benar dan berjenjang ketimbang menciptakan kegaduhan di ruang publik digital. Pegawai diminta aktif bertanya langsung kepada atasan langsung di instansi masing-masing untuk mengetahui duduk perkara.

Kerap kali keterlambatan dipicu karena sekolah atau institusi tertentu lambat mengajukan laporan ke dinas terkait. “Bisa jadi kalau di pendidikan, kadang kala di Sekolah A lambat juga mengajukan, terjadi itu. Begitu juga mungkin di institusi lain, di kesehatan,” tambah Ardiansyah.

Di era keterbukaan informasi ini, Bupati mengingatkan dampak domino jika aparatur pemerintah ikut latah menyebarkan informasi atau narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ketidakbijaksanaan di ruang siber berpotensi macet menjadi masalah hukum atau sanksi moral yang berat.

”Betul sekarang ini eranya era digital, tapi kalau kita tidak bijaksana di dalam memanfaatkan digital, itu akan berubah menjadi bencana pribadi masing-masing. Saya ngomong bencana ini bukan berarti bencana saudara salah, tapi saudara memberitahukan informasi yang enggak benar,” tegasnya.

Suasana forum sempat mencair ketika Bupati melempar analogi satir mengenai perbedaan gosip zaman dulu dengan era digital saat ini. Jika dahulu informasi negatif atau aktivitas “ngerumpi” hanya berputar di lingkaran kecil terisolasi seperti warung kopi atau arisan, kini dengan sekali klik, seluruh dunia bisa langsung mengaksesnya.

”Kalau ngerumpinya pakai alat (gawai) ini, itu seluruh dunia tahu. Lalu mereka subscribe, like, and share. Kalau sejuta orang yang merespons, maka dosanya jutaan orang juga numpuk di saudara,” seloroh Bupati Ardiansyah yang langsung disambut tawa dan anggukan setuju dari para peserta yang hadir.

Menutup arahannya, Ardiansyah berpesan agar kemudahan fitur digital dialihkan untuk menyuarakan sentimen positif serta mengampanyekan progres kemajuan daerah. Terlebih lagi, formasi ASN di Kutim saat ini diisi oleh putra-putri terbaik dari berbagai penjuru institusi dan latar belakang suku di Indonesia yang datang dengan visi seragam: membangun daerah.

”Maka buatlah subscribe, like, and share yang betul-betul memberikan informasi pembangunan, mendukung dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang kita sedang membangun Kutim,” tutupnya.