Gubernur dan Wabup Tinjau KEK MBTK, Dorong Kemandirian Ekonomi Kutim Berkelanjutan

Sangatta News – Hamparan pesisir di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim), kini bukan sekadar lanskap industri yang tenang. Di balik gerbang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), sebuah narasi besar tentang transformasi ekonomi tengah disusun ulang.

Setelah bertahun-tahun dianggap sebagai “raksasa yang tertidur,” KEK MBTK kini menjadi panggung utama sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memutus rantai ketergantungan pada ekonomi ekstraktif.

Rabu (25/2/2026) menjadi hari yang menentukan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meninjau langsung “denyut nadi” kawasan yang telah menyerap anggaran triliunan rupiah tersebut. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni peninjauan fisik, melainkan sebuah aksi darurat untuk membenahi manajemen dan mempertegas kedaulatan industri daerah.

Salah satu poin paling krusial dalam “kebangkitan” Maloy adalah ketersediaan bahan baku. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, melontarkan kritik pedas sekaligus desakan keras terkait ketimpangan industri sawit. Kutim saat ini memiliki lahan kelapa sawit seluas 800 ribu hektare, namun ironisnya, daerah ini justru minim pabrik pengolahan turunan (refinery).

“Kutim memiliki lahan yang luas, tapi justru daerah lain yang tidak punya lahan malah memiliki pabrik pengolahan. Kita ingin kepastian pasokan bahan baku agar investor di Maloy tidak ragu,” tegas Mahyunadi saat mendampingi Gubernur.

Mahyunadi mendesak implementasi Pasal 47 Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2018, yang mewajibkan perusahaan sawit mengalokasikan 70 persen produksinya untuk industri hilir di daerah. Bagi Pemkab Kutim, hilirisasi adalah harga mati untuk menjaga kestabilan fiskal daerah agar tidak terus-menerus terombang-ambing oleh fluktuasi harga komoditas mentah global.

Mengusir Istilah “Ayam Mati di Lumbung Padi”

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud—yang akrab disapa Harum—tidak menutup mata terhadap berbagai kendala teknis di lapangan. Dalam inspeksi sepanjang 3 kilometer menuju dermaga, Rudy menyoroti mangkraknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan fasilitas pendukung yang tidak optimal.

Ia memberikan instruksi tegas untuk segera mengaktifkan kembali fasilitas dasar, mulai dari air bersih, listrik, hingga fasilitas perkantoran. “Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” ujar Rudy dengan nada lugas.

Persoalan logistik juga menjadi sorotan tajam. Rudy mengkritik mekanisme sandar kapal dan proses bongkar muat yang memakan waktu lama, yang dinilai sangat merugikan efisiensi investor. Jika kendala birokrasi di Kementerian Perhubungan terus menghambat operasional pelabuhan, Rudy menegaskan kesiapannya untuk membangun dermaga sendiri demi memastikan Maloy tetap kompetitif di jalur internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

KEK MBTK bukan sekadar proyek industri lokal, melainkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga saat ini, nilai investasi yang masuk telah mencapai Rp1,7 triliun, dari total perkiraan nilai proyek sebesar Rp2,6 triliun. Secara geostrategis, Direktur PT MBTK, Ade Himawan, menjelaskan bahwa kawasan ini disiapkan menjadi pusat pengolahan multi-sektor: mulai dari kelapa sawit, mineral, gas, batu bara, hingga pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun menunjukkan komitmen finansial yang serius. Mahyunadi mengungkapkan bahwa Pemkab sedang mengebut proses appraisal lahan sebagai syarat rekomendasi Kemendagri untuk mengubah status Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi BUMD. Bahkan, Pemkab Kutim menyatakan kesiapan menyertakan modal hingga Rp100 miliar.

Di luar angka-angka investasi, inti dari pembangunan KEK MBTK adalah kesejahteraan rakyat di sekitar kawasan. Mahyunadi menekankan bahwa manfaat ekonomi harus mengalir hingga ke desa-desa di Kecamatan Kaliorang dan sekitarnya.

“Manfaatnya harus nyata. Masyarakat mendapat pekerjaan, usaha kecil (UMKM) tumbuh, dan ekonomi bergerak lebih stabil,” pungkasnya. Hilirisasi di Maloy diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja masif dan ekosistem jasa pendukung yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Sinergi antara Gubernur Rudy Mas’ud dan jajaran Pemkab Kutim mengirimkan pesan kuat ke pasar global: Maloy tidak lagi terbuka hanya untuk dikunjungi, tapi siap untuk berproduksi. Dengan posisi strategis di ALKI II dan dukungan regulasi yang kian sinkron, KEK MBTK kini bersiap menjadi mesin pertumbuhan baru non-ekstraktif yang akan membawa Kalimantan Timur keluar dari bayang-bayang ketergantungan sumber daya alam mentah.

Pertaruhan di pesisir Kaliorang kini memasuki babak final. Keberhasilan Maloy akan menjadi bukti apakah daerah mampu mengolah kekayaannya sendiri, atau hanya terus menjadi penonton di tengah melimpahnya harta karun di tanah sendiri.