Pemkab Kutim dan PLN Gas Pol Aliri Listrik Puluhan Desa, Targetkan Rasio Lompat ke 97%

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama PT PLN (Persero) UP2K Kalimantan Timur bersinergi melakukan akselerasi masif untuk meretas kegelapan di wilayah pedalaman dan pesisir. Melalui intervensi dana APBN 2026, kedua pihak menargetkan megaproyek pembangunan infrastruktur kelistrikan desa rampung tepat waktu pada akhir tahun anggaran 2026.

Komitmen besar ini dipertajam dalam rapat koordinasi dan audiensi mendalam yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Kerja Bupati pada Jumat (5/6/2026).

Langkah agresif ini ditargetkan mampu mendongkrak secara signifikan Rasio Desa (RD) berlistrik PLN di Kutim, dari angka semula 90,78 persen (128 desa) melonjak tajam menjadi 97,87 persen (138 desa) di akhir tahun 2026.

Manajer PLN UP2K Kaltim, Nur Hakim, memaparkan bahwa proyek elektrifikasi tahun ini akan menyasar estimasi 3.975 calon pelanggan rumah tangga baru yang tersebar di puluhan klaster desa dan dusun pemekaran.

Guna menghubungkan wilayah-wilayah terpencil tersebut ke dalam sistem kelistrikan, PLN mengerahkan amunisi infrastruktur fisik dalam skala besar. Seperti Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 282,85 kilometer sirkit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 175,48 kms serta distribusi dan pemasangan 73 unit gardu dengan kapasitas total mencapai 5.150 kVA.

“Infrastruktur fisik yang kami siapkan untuk tahun ini sangat besar. Kami berharap dengan kapasitas gardu total 5.000 kVA lebih ini, keandalan listrik di daerah pedalaman dan pesisir Kutim bisa terjaga dengan optimal,” ujar Nur Hakim.

Pemetaan Wilayah Strategis dan Fokus Sektor Sandaran

Berdasarkan Daftar Penetapan Lokasi, proyek perluasan jaringan (21 desa lama) dan penyalaan perdana (10 desa baru) tersebar masif di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Sandaran sebagai fokus utama memprioritaskan Desa Manubar dan Manubar Dalam, disusul wilayah Belidan, Tanjung Pagar, Susuk Tengah, Susuk Dalam, Susuk Luar, Marukangan, Tadoan, Mangkalihat, dan Sandaran.

Di Kecamatan Bengalon meliputi Tebangan Lembak, Tepian Langsat (RT 1, 2, 3), Tepian Budaya (RT 12, 13, 14), hingga Sawito. Sementara Kecamatan Sangkulirang mencakup Kerayaan Bilas, Soren, Melawai, Wonotirto, Perupuk, dan Tanjung Manis.

Ada juga wilayah pedalaman dan pesisir lain di Desa Himba Lestari (Batu Ampar), Desa Mekar Baru dan Long Poq Baru (Busang & Muara Ancalong), area Air Port dan Teluk Lombok di Sangkima (Sangatta Selatan), hingga Bukit Kayangan di Singa Gembara (Sangatta Utara). Untuk periode berikutnya, Desa Long Joq (Busang) juga dipastikan masuk daftar.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sandaran, Mulyadi, mengaku sangat optimistis atas langkah cepat ini. “Alhamdulillah, kami sangat semangat karena ini memberikan sisi positif bagi pembangunan di Kutim, khususnya Kecamatan Sandaran,” ungkapnya.

Meskipun pasokan anggaran pusat aman, realisasi di lapangan masih membentur kendala nonteknis yang pelik. PLN memetakan tantangan berat mulai dari masalah kondisi tanah rawa, izin pemangkasan sawit (Right of Way/ROW) milik korporasi swasta (seperti kendala lahan dengan pihak BMA), lintasan Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga legalitas jalur Taman Nasional Kutai (TNK).

Merespons kendala tersebut, Bupati Ardiansyah langsung mengeluarkan instruksi tegas dari meja kerjanya kepada Kepala Bagian SDA Dicky Hermawan, jajaran dinas, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta para camat.

“Saya minta seluruh jajaran, tidak ada lagi yang pasif. Semua harus bergerak mendampingi PLN di lapangan. Urusan perizinan dengan perusahaan sawit, perhutanan, maupun kawasan TNK harus dikoordinasikan secara intensif dari sekarang agar tiang dan kabel bisa masuk tanpa terhambat masalah birokrasi lahan,” tegas Ardiansyah.

Selain urusan desa pedalaman, audiensi ini juga menyelesaikan masalah kelistrikan perkotaan dan pulau terluar. Bupati menyoroti kondisi listrik di Jalan Dayung yang sering bermasalah akibat keterbatasan trafo, di mana PLN berkomitmen segera melakukan penanganan.

Sementara di Pulau Miang, kebutuhan listrik kian mendesak seiring geliat sektor pariwisata. Karena kapasitas PLTS lama tak lagi mencukupi dan warga terpaksa kembali memakai genset, PLN berencana membangun PLTS baru pada 2027 dengan kebutuhan lahan satu hektare. Bupati pun meminta tim bergerak cepat mengamankan lahan tersebut agar proyek berjalan tepat waktu.