BPS Kutim Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026: Kejujuran Responden Kunci Akurasi Data untuk Pembangunan Hebat

Sangatta News – Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur (Kutim) bersiap menyambut agenda besar Sensus Ekonomi pada 2026. Selain sensus berskala besar tersebut, BPS Kutim secara konsisten menggelar berbagai survei rutin yang tak kalah penting, demi memperoleh data makro krusial yang menjadi tulang punggung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BPS Kutim beroperasi dengan enam seksi utama yang memiliki fokus dan program survei spesifik, mencakup berbagai aspek kehidupan yakni Statistik Produksi, Statistik Sosial, Statistik Distribusi, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, serta Pejabat Fungsional Statistisi/Koordinator Statistik Kecamatan.

Fungsional Ahli Statistisi Pertama Bidang Pelayanan BPS Kutim, Ayufi Reyza menjelaskan salah satu program penting dari tim Statistik Produksi, yaitu Survei Ubinan. “Survei Ubinan itu untuk melihat tingkat produktivitas hasil tanaman petani, biasanya itu tanaman pangan, bisa jagung, padi, dan palawija, itu contohnya,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menambahkan, tim dari fungsi distribusi bertanggung jawab atas Survei Harga, sementara tim fungsi sosial berfokus pada survei yang menghasilkan data vital terkait tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. “Jadi banyak sekali Surveinya,” tambah Ayufi, menunjukkan cakupan kerja BPS yang luas.

BPS menyadari sepenuhnya tantangan yang kerap dihadapi petugas di lapangan, termasuk potensi penolakan dari masyarakat. Untuk memastikan kelancaran dan validitas data, BPS menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Setiap mitra atau petugas pendata yang diterjunkan ke lapangan telah melalui pelatihan ketat dan dibekali surat tugas resmi serta ID card.

“Masyarakat berhak menolak jika tidak ada surat tugas atau ID card karena SOP standar kami untuk memastikan petugas benar-benar berkompeten dan resmi dari BPS,” tegas Ayufi. Ini adalah jaminan bagi masyarakat bahwa data mereka dikumpulkan oleh pihak yang berwenang dan terlatih.

Ayufi juga menyoroti urgensi kejujuran responden dalam memberikan data. Ia mengakui bahwa terkadang ada masyarakat yang memberikan jawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, seperti mengecilkan pendapatan atau membesarkan pengeluaran, seringkali karena kecenderungan terkait dengan harapan bantuan sosial.

Ayufi sangat berharap agar masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dan jujur dari masyarakat adalah kunci demi terwujudnya pembangunan Kutim yang lebih baik dan tepat sasaran.

“Jadi harapannya ya, tolong berikan jawaban sesuai dengan kondisi lapangan lah, sesuai dengan kondisi yang ada. Agar pemerintah ini juga bisa mengambil kebijakan itu sesuai dengan data yang ada gitu. Biasanya kalau misal dilakukan pendataan, ini kecenderungan masyarakat kalau ada pendataan itu pasti merujuk kepada bantuan. Maka dari itu kebanyakan masyarakat memberikan jawabannya kalau berhubungan dengan pendapatan itu dikecil-kecilkan, tapi kalau untuk pengeluaran cenderung dibesarkan,” tambahnya.

Dengan data yang akurat dan jujur, BPS Kutim optimistis dapat mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan Kutim menuju masa depan yang lebih baik. [Vany]