DPD FKB PPPN Kutai Timur Terus Berupaya Kawal Kemendagri Tangani Kasus Honorer Satpol PP

Sangattanews.com – Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait status kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) non-ASN, DPD Forum komunikasi batuan polisi pamong praja nusantara (FKB PPPN) Kutai Timur terus berjuang untuk memastikan nasib para honorer Satpol PP terjamin. Hingga saat ini, belum ada titik terang yang jelas terkait solusi yang diberikan pemerintah terhadap permasalahan ini.

Ketua DPD FKBPPPN Kutai Timur, Andi Sakti Manarai S.Sos, menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi oleh para honorer Satpol PP non-ASN. Menurutnya, banyak dari mereka yang telah bertahun-tahun bekerja dengan dedikasi tinggi, namun belum mendapatkan pengakuan dan jaminan kepastian hukum terkait status kerja mereka.

“Kami terus mengawal penanganan kasus ini dan berharap agar pemerintah, terutama Kemendagri dan DPR RI, memberikan perhatian serius terhadap nasib para Satpol PP non-ASN di seluruh daerah serta menemukan solusi terbaik untuk mereka,” tegas Andi Sakti Manarai.

Menurut data yang dikumpulkan oleh DPD FKBPPPN Kutai Timur, persoalan serupa juga dialami oleh Satpol PP non-ASN di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Keberadaan honorer Satpol PP non-ASN yang tidak memiliki kepastian status kerja memberikan dampak negatif terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menghadapi situasi ini, DPD FKBPPP Kutai Timur mengajukan usulan kepada pemerintah agar mencari solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah ini. Mereka mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius dan memberikan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi Satpol PP non-ASN di seluruh daerah.

Sejauh ini, DPD FKBPPP Kutai Timur berharap agar Komisi II DPR RI dan Kemendagri segera membahas permasalahan ini dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan para Satpol PP non-ASN. Dengan demikian, diharapkan solusi yang terbaik dapat ditemukan untuk memberikan kepastian status kerja yang layak bagi mereka.

DPD FKB PPPN Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak para honorer Satpol PP non-ASN demi keadilan dan keberlanjutan dalam tugas mereka. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini demi kebaikan para Satpol PP dan stabilitas keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Penulis : Sukriadi Al-penrangi

Editor : Sukriadi Al-penrangi