Kutim Pacu Perluasan SP4N LAPOR ke Desa, Dorong Pengaduan Publik Lebih Responsif dan Terintegrasi

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya memperluas jangkauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) hingga ke lapisan terbawah, termasuk tingkat desa.

Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengaduan SP4N LAPOR yang digelar Diskominfo Staper di Ruang Pelangi Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Senin (24/11/2025). Kegiatan satu hari tersebut dihadiri Humas Ahli Diskominfo Kaltim, Mardiasih, perwakilan perangkat daerah, delegasi dari 18 kecamatan dan desa, Satpol PP, serta sejumlah undangan.

Mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Staf Ahli Yuriansyah menyampaikan bahwa sistem pengaduan terpadu menjadi tolok ukur kesungguhan pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan laporan masyarakat hanya dapat berjalan optimal apabila antarinstansi bekerja dalam satu sistem yang terkoordinasi.

“Saya tekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah agar pengelolaan pengaduan masyarakat tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yuriansyah juga menegaskan bahwa setiap aduan warga adalah tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintahan. Karena itu, ia berharap rakor tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi mampu mendorong perubahan budaya kerja aparatur menuju pelayanan publik yang cepat tanggap dan solutif.

Di sisi lain, Kepala Bidang Aptika Diskominfo Staper, Diar Fauzi Wiranata, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan rangkaian dari upaya Pemkab memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan terintegrasi yang mudah diakses masyarakat. “Pemerintah berkewajiban menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, responsif, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa fokus utama pengembangan SP4N LAPOR ke depan adalah memperluas akses kanal pelaporan hingga menjangkau desa sebagai unit pelayanan paling dekat dengan masyarakat. “Targetnya ke depan adalah sistem ini menjangkau lapis terbawah, termasuk tingkat desa,” pungkasnya. (Adv)