Sangatta News — Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur tengah menyiapkan gebrakan teknologi baru. Demi menggenjot produktivitas kerja dan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang unggul, Kominfo Staper kini sedang mengembangkan platform digital berbasis Learning Management System (LMS).

Inovasi mutakhir ini dirancang khusus untuk menunjang pengembangan kompetensi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar selaras dengan kebutuhan organisasi di era digital.

Kepala Dinas Kominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, mengungkapkan bahwa platform LMS ini bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan bagian dari Proyek Perubahan (Proper) strategis yang tengah digulirkan untuk mendukung pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (PIM) II.

Melalui platform berbasis internet ini, pola diklat dan pengayaan wawasan bagi pegawai pemerintahan akan berubah total menjadi lebih fleksibel dan terstruktur. “Sistem manajemen pembelajaran tersebut nantinya akan berbasis online yang memudahkan para ASN Kutim untuk bisa mengakses berbagai pelatihan yang ada. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan mereka tanpa dibatasi oleh waktu dan sifatnya benar-benar berkelanjutan,” ujar Ronny saat ditemui awak media.

Platform yang saat ini memasuki tahap pengembangan intensif tersebut diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran terpadu (integrated learning center) dengan sejumlah keunggulan utama. ASN dapat mengakses berbagai program pelatihan mandiri dan materi pengembangan kapasitas kapan saja dan dari mana saja tanpa terikat ruang dan waktu.

Seluruh modul pelatihan akan tersimpan rapi secara digital, memudahkan peserta untuk meninjau kembali materi yang dibutuhkan kapan pun secara berkala. Juga memudahkan para pegawai untuk berinteraksi sekaligus memantau grafik perkembangan hasil pembelajaran mereka secara sistematis.

Dengan hadirnya sistem berbasis digital ini, Pemkab Kutim berharap proses peningkatan kualitas SDM birokrat lokal dapat berjalan jauh lebih efektif, efisien, dan ramah anggaran. Langkah digitalisasi ini menjadi bukti komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan siap menghadapi tantangan zaman.