Harapan dari Simono: Pemkab Kutim Siapkan 8 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat Internasional Gratis

Sangatta News – Sebuah mercusuar harapan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kutai Timur (Kutim) tengah dibangun. Bertempat di Jalan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, Pemkab Kutim sedang mematangkan megaproyek Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berasrama bertaraf internasional yang seluruh biayanya ditanggung negara.

Berdiri di atas lahan seluas delapan hektare, sekolah ini dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang menampung 1.500 jiwa, mulai dari siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA, lengkap dengan tenaga pendidik dan pengelolanya.

Awalnya, proyek ini diusulkan dengan lahan seluas lima hektare. Namun, demi mengejar standar fasilitas internasional, Kementerian Sosial menyarankan perluasan menjadi delapan hektare. Tanpa bertele-tele, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman langsung menyetujui penambahan lahan tersebut demi menjamin kelengkapan sarana bagi siswa.

“Kementerian menyarankan 8 hektare agar fasilitasnya lengkap. Jika hanya 5 hektare, ada sarana yang tidak bisa dibangun. Bapak Bupati sangat semangat dan langsung memerintahkan percepatan administrasi,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, Selasa (13/1/2026).

Di atas lahan tersebut, bangunan SD, SMP, dan SMA akan berdiri berdampingan dengan asrama masing-masing. Fasilitas pendukung seperti ruang makan khusus tiap jenjang, lapangan olahraga mandiri, hingga satu lapangan utama untuk pertemuan besar telah masuk dalam cetak biru pembangunan.

Proyek ini merupakan potret nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Pemkab Kutim bertugas menyiapkan lahan, sementara seluruh pembiayaan fisik dan pengadaan sarana akan dikucurkan melalui APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Suksesnya sekolah rakyat nanti adalah suksesnya tim terpadu,” tegas Ernata. Ia menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan kolaborasi lintas dinas, mulai dari Dinas Sosial sebagai sekretariat, hingga Dinas Pertanahan, Bappeda, BPKAD, dan Dinas PU.Do

Agar program ini tepat sasaran bagi keluarga kurang mampu, proses rekrutmen siswa akan dilakukan secara profesional. Dinas Sosial akan mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan verifikasi dan pemrofilan data kemiskinan di lapangan.

Nantinya, setiap jenjang akan memiliki dua rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 25 siswa per kelas. Seluruh peserta didik diwajibkan tinggal di asrama untuk mendapatkan pembinaan akademik dan karakter secara intensif.

Pemilihan Simono sebagai lokasi pembangunan bukan tanpa alasan. Analis Kebijakan Dinas Pertanahan Kutim, Arham, menjelaskan bahwa kontur lahan di Simono lebih efisien untuk pematangan lahan dibandingkan lokasi lain.

“Lahan seluas delapan hektare ini statusnya sudah clear and clean. Pemetaan sudah rampung dan posisinya sangat strategis karena berdekatan dengan rencana pengembangan jalan oleh dinas PU,” jelas Arham.

Dengan sistem berasrama dan pembiayaan penuh dari negara, Sekolah Rakyat di Simono diharapkan menjadi “pintu darurat” yang membebaskan anak-anak Kutai Timur dari keterbatasan biaya pendidikan, sekaligus menyiapkan mereka menjadi warga global yang kompetitif.