Sangatta News — Kalimantan Timur kembali mempertegas posisinya sebagai kiblat baru pembangunan berkelanjutan nasional. Langkah ini ditandai dengan ditetapkannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt (MW) sebagai Proyek Strategis Daerah untuk mengarsiteki transisi energi bersih di Bumi Etam.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa megaproyek ini memiliki nilai tawar historis yang sangat besar. PLTA Batoq Kelo dirancang bukan sekadar untuk membangun infrastruktur kelistrikan mati, melainkan sebagai fondasi utama penopang ekonomi hijau masa depan Kaltim.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy dalam Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo sekaligus peresmian Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (25/5/2026).

Pengembangan investasi berbasis koridor hijau ini tidak lahir begitu saja. Status Kaltim yang kini diakui sebagai salah satu pemain utama dalam kawasan perdagangan karbon (carbon trading) di Asia Pasifik menjadi pemantik utama.

Melalui dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, proyek hydropower berskala masif ini diyakini akan membawa dampak transformatif yang luas, terutama di wilayah hulu Mahakam.

Bagi Kaltim, sisi kemanfaatan terbesar dari proyek ini adalah keberaniannya menyentuh kawasan terluar yang selama ini minim akses. Selain instalasi turbin pembangkit, proyek terintegrasi ini juga mencakup pembangunan infrastruktur transportasi berskala besar. Akan ada pembangunan jalan darat penghubung sepanjang 122 kilometer serta konstruksi jembatan sepanjang 120 meter.

Infrastruktur konektivitas ini akan memotong jarak batasan geografis dan menghubungkan kawasan pedalaman Kalimantan Timur langsung dengan Kalimantan Utara (Kaltara). Pemprov Kaltim optimistis urat nadi transportasi ini mampu membuka isolasi wilayah, memangkas biaya logistik di kawasan terpencil, serta memicu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Di tengah kemegahan investasi teknologi hijau ini, Gubernur Rudy Mas’ud memberikan catatan kritis yang sangat menohok. Ia mengingatkan agar eksploitasi potensi alam hulu Kaltim tidak meninggalkan masyarakat lokal dalam kondisi tertinggal.

“Jangan sampai listriknya besar, tapi masyarakat sekitar masih gelap. Harapan kami, 300 megawatt ini benar-benar memberi penerangan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Rudy dengan nada tinggi.

Bagi Pemprov Kaltim, keadilan energi adalah harga mati. Daerah penghasil pasokan listrik dari riam sungai ini harus menjadi pihak pertama yang menikmati aliran listrik secara memadai, bukan sekadar menjadi penonton bagi industri luar.

Menutup arahannya, Rudy mengingatkan pentingnya menjaga harmoni yang seimbang antara ambisi pembangunan infrastruktur fisik, kelestarian lingkungan hidup, dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat adat di sekitarnya. Ekspansi skala besar wajib mengedepankan kalkulasi daya dukung lingkungan demi keberlanjutan ekosistem hutan Kalimantan.”Investasi energi hijau harus menjadi pembangkit harapan bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tambah Rudy Mas’ud.