APBD Kutim 2026 Susut, Wabup Mahyunadi: Kencangkan Ikat Pinggang, 50 Program Unggulan Pantang Berhenti!

Sangatta News – Awal tahun 2026 menghadirkan tantangan fiskal yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Meski demikian, Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, menegaskan bahwa surutnya anggaran bukan alasan untuk menghentikan laju pembangunan.

Dalam pernyataannya usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1/2026), Mahyunadi memastikan bahwa duet kepemimpinannya bersama Bupati Ardiansyah Sulaiman tetap berkomitmen menjaga 50 Program Unggulan sebagai prioritas utama.

Mahyunadi mengakui bahwa penurunan kali ini tergolong tajam dan menuntut kecermatan ekstra dalam pengelolaan keuangan. Ia menyoroti persoalan klasik birokrasi, yaitu keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi atau yang dikenal dengan istilah “kurang salur”.

“Tapi disalurkannya entah kapan. Sama dengan yang lalu-lalu, kita berapa kali kurang salur. Bisa jadi baru tahun selanjutnya, atau bahkan dua tahun setelahnya baru disalurkan,” ungkap Mahyunadi blak-blakan.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan efek berantai yang dapat menyempitkan ruang gerak pemerintah daerah dalam mengeksekusi proyek-proyek strategis.

Menghadapi ruang fiskal yang sempit, Mahyunadi menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk menerapkan prinsip “kencangkan ikat pinggang”. Efisiensi menyeluruh akan diberlakukan, terutama pada pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. “Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus melakukan tindakan pengencangan ikat pinggang. Tapi, pembangunan harus jalan terus,” tegasnya.

Nasib 50 Program Unggulan

Meski anggaran tengah dalam tekanan, Mahyunadi memberikan jaminan bahwa 50 program prioritas yang menjadi janji politik kepada masyarakat tidak akan dieliminasi. Ia meminta birokrasi tetap fokus dan konsisten meskipun transisi pelaksanaan mungkin tidak semulus saat anggaran sedang melimpah.

“Semua (50 program) harus berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi semua harus jalan,” pungkasnya memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pernyataan Wabup Mahyunadi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh ASN di Kutim agar tidak kehilangan daya gerak. Di tengah keterbatasan fiskal, ketangguhan birokrasi Kutim kini sedang diuji: mampukah mereka tetap menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat dengan napas keuangan yang terbatas?