Inflasi Kutim Stabil, Pemkab Soroti Selisih Harga Telur dan Akurasi Data Pasar

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan kondisi inflasi daerah saat ini masih relatif stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Meski demikian, Pemkab memberikan catatan kritis terkait kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta adanya anomali data harga antara laporan dinas dengan kondisi riil di lapangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dalam rapat pemantauan dan pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, Wabup Mahyunadi menyoroti komoditas telur ayam yang harganya masih bertengger di atas harga acuan nasional. Di pasar lokal Sangatta, telur tercatat rata-rata Rp1.927 per butir.

“Jika dikonversi, harga tersebut setara dengan Rp34.700 per kilogram. Angka ini lebih tinggi sekitar Rp4.700 dibandingkan harga acuan nasional yang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram,” jelas Mahyunadi.

Ia menyebut perbedaan satuan hitung—di mana nasional menggunakan kilogram sementara pasar lokal menggunakan butir—menjadi kendala dalam sinkronisasi data. Selain telur, validitas data harga cabai merah juga dipertanyakan karena adanya selisih signifikan antara rilis data Dinas Perdagangan dengan harga yang dirasakan pedagang dan konsumen di pasar.

“Perlu dilakukan pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke lapangan. Data yang disajikan harus benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegas Wabup.

Secara makro, inflasi nasional tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month) dan 3,84 persen (year-on-year). Namun, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutai Timur pada hari yang sama mencapai 0,99 persen, atau sekitar 0,5 persen lebih tinggi dibandingkan angka nasional.

Menanggapi kondisi pasca-Lebaran, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengingatkan bahwa harga cabai sempat menyentuh angka fantastis Rp180.000 per kilogram sebelum hari raya. Meski kini sudah melandai, harga tersebut dinilai masih tinggi.

“Kami mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai sebagai antisipasi menjelang Iduladha. Karena masa tanam butuh 2-3 bulan, persiapan harus dilakukan sejak dini,” cetus Jimmi.

Di luar isu pangan, rapat koordinasi ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Kutim untuk mendorong efisiensi anggaran melalui transisi energi. Mahyunadi mulai memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif pengganti kendaraan berbahan bakar fosil bagi dinas-dinas di lingkungan Pemkab.

Berdasarkan hitungan teknis, biaya operasional kendaraan listrik diklaim jauh lebih murah. Sebagai gambaran, perjalanan pulang-pergi (PP) Sangatta–Balikpapan menggunakan mobil listrik hanya membutuhkan biaya daya sekitar Rp125.000.

“Selain irit, akselerasinya lebih baik dan lebih nyaman. Ini bagian dari langkah strategis menuju efisiensi energi di masa depan,” tambah Mahyunadi.

Menutup rapat, Pemerintah Kabupaten mengumumkan rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN, yang akan segera ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati dalam waktu dekat.

Terkait harga pangan jangka panjang, Ketua DPRD Jimmi menekankan pentingnya Kutim memproduksi pakan ternak secara mandiri. Selama ini, ketergantungan pasokan pakan dari luar daerah menjadi pemicu utama fluktuasi harga telur dan daging ayam di Kutai Timur.