Kutim Gandeng Kemensos RI Tata Ulang Dana TJSL Agar Tepat Sasaran

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan langkah besar untuk memastikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR dari perusahaan tidak lagi sekadar menjadi agenda seremonial. Dipimpin langsung Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, tim strategis Kutim menyambangi Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini disambut langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Fokus utamanya menyinkronkan ribuan inisiatif sosial perusahaan di Kutim dengan agenda perlindungan sosial nasional agar berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa Kutim memiliki potensi sumber daya perusahaan yang sangat besar, namun tantangan wilayahnya pun tak kalah menantang. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara daerah, pusat, dan swasta menjadi harga mati.

“Kita ingin memastikan seluruh inisiatif sosial perusahaan terintegrasi dengan program pemerintah. Sasarannya harus jelas, terutama bagi masyarakat rentan, agar tercipta dampak nyata dalam pemberdayaan masyarakat,” tegas Mahyunadi di Ruang Pertemuan Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI.

Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menekankan pentingnya aspek linearitas. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dunia usaha wajib selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD) agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Senada dengan itu, Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, melihat pendampingan dari Kemensos RI sebagai peluang emas untuk memperkuat basis data sosial di Kutim. “Intervensi program TJSL nantinya harus menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang tervalidasi secara nasional,” ujar Ernata.

Tim Tenaga Ahli Kemensos RI yang dipimpin oleh Andy Kurniawan memberikan berbagai masukan mengenai model kolaborasi transparan. Kemensos menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akuntabel agar efektivitas dana perusahaan dapat dievaluasi secara berkala.

Sementara itu, Ketua TJSL Kutim, Ali Mahmudi, menyatakan kesiapannya untuk menjadi katalisator atau jembatan antara kepentingan perusahaan dan kebijakan pemerintah.

“Komitmen kami adalah membangun ekosistem TJSL yang lebih terorganisir dan transparan demi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tuah Bumi Untung Benua,” pungkas Ali.

Langkah konkret ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem kesejahteraan yang mandiri di Kutai Timur, di mana kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.