Kutim Jadi Contoh Nasional, Harmoni Sosial Terjaga di Tengah Aktivitas Tambang

Sangatta News — Keberhasilan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat di tengah geliat industri tambang menarik perhatian pemerintah pusat. Deputi Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Begi Hersutanto, melakukan kunjungan kerja untuk menjadikan Kutim sebagai contoh daerah kondusif di wilayah industri ekstraktif.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan menggali faktor kunci yang membuat Kutim tetap aman meski memiliki aktivitas pertambangan yang tinggi. “Beliau mencari data karena Kutim dianggap paling berhasil menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.

Menurut Mahyunadi, minimnya konflik sosial terjadi karena komunikasi rutin dan pengawasan terpadu antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan ketenteraman sosial.

Deputi Geopolitik DPN RI, Begi Hersutanto, memuji stabilitas sosial Kutim. “Kami berikan kredit positif bagi pemerintah daerah yang mampu menjaga kedamaian masyarakat meski banyak aktivitas tambang. Ini luar biasa dan patut menjadi model bagi daerah lain,” ujarnya.

Begi menilai pengelolaan sumber daya alam Kutim berhasil mendukung pembangunan daerah tanpa menimbulkan gejolak sosial. Ia mendorong penerapan model harmonisasi ini di wilayah lain agar industri ekstraktif dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Selain aspek keamanan dan sosial, kunjungan DPN RI juga menelaah potensi strategis wilayah Kutim, termasuk kawasan bekas tambang yang bisa dikembangkan untuk kepentingan pertahanan dan ekonomi daerah.

Dengan model komunikasi dan pengawasan yang terstruktur, Kutim kini menjadi benchmark nasional bagi harmonisasi masyarakat dan industri, sekaligus contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan stabilitas sosial.

Begi juga menjelaskan bahwa salah satu fokus visi Presiden adalah memaksimalkan potensi industri pertambangan dan hilirisasi agar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah. Namun, di sisi lain, dinamika sosial dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kutim berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.  (Adv)