Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara terbuka menyoroti tantangan besar ekonomi nasional, yaitu Jebakan Middle Income Trap, dan menempatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai garda terdepan untuk menghindarinya.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi, saat membuka Sosialisasi Ormas Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Meranti, Selasa (18/11/2025).

Wabup Mahyunadi menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan suatu negara berkembang terjebak dalam kondisi middle income trap adalah lemahnya persatuan di tengah masyarakat dan mudahnya publik terpengaruh isu yang memecah belah.

“Di sinilah Ormas memiliki peran besar. Ormas harus memahami hak dan kewajibannya, memberikan saran dan kritik yang bertanggung jawab, serta menjaga nilai budaya, agama, dan sosial,” tegas Mahyunadi.

Kepala Dinas Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, melaporkan bahwa Kutai Timur adalah salah satu daerah di Kaltim dengan jumlah ormas terbanyak. Kesbangpol mencatat total 378 organisasi terdaftar—terdiri dari 312 Ormas Kemenkumham dan 66 Ormas bersurat Keterangan Terdaftar (SKT) Pemda.

Jumlah masif ini menunjukkan potensi besar partisipasi masyarakat, yang sekaligus menuntut pembinaan yang sistematis. Sosialisasi ini bertujuan agar sinergi pemerintah dan ormas semakin kuat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah untuk mewujudkan visi Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Mahyunadi mengaku optimistis bahwa dengan persatuan yang kuat dan peran ormas yang aktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan ekonomi dan mencapai visi sebagai negara maju pada tahun 2045.

Namun, ia juga memberikan peringatan keras. “Jika ada indikasi ormas keluar dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, maupun bertentangan dengan hukum, maka harus segera dilaporkan,” tegas Wabup yang akrab disapa Unad ini.

Melalui sinergi ini, Pemkab Kutim berharap ormas tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tetapi juga benteng ideologi yang memastikan keutuhan nilai-nilai negara demi kelangsungan pembangunan ekonomi jangka panjang.