Sangatta News – Semangat pengabdian tak lekang dimakan usia. Hal ini tercermin jelas saat jajaran pengurus Persatuan Purnabakti Karyawan (PPK) PT Kaltim Prima Coal (KPC) menyambangi Gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Selasa (6/5/2025).

Kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa misi besar: siap bahu-membahu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menuju Kutai Timur yang hebat.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Hearing DPRD Kutim, PPK-KPC tak hanya memperkenalkan diri sebagai organisasi yang mewadahi para purnawirawan perusahaan tambang terkemuka di Kutim. Lebih dari itu, mereka dengan antusias memaparkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. Pengalaman puluhan tahun berkecimpung di dunia pertambangan, menurut mereka, adalah aset berharga yang sayang jika tidak dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Kutai Timur.

Ketua PPK-KPC Dahlan Langgunu mengatakan, selain memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Hanya saja, sayangnya tidak ada yang mengkoordinir sumber-sumber daya tersebut.

“Karena itulah kami membentuk persatuan purnabakti karyawan PT KPC, terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi luar biasa. Kalau potensi ini dimaksimalkan, pemerintah daerah tidak perlu jauh-jauh mencari tenaga ahli, karena SDM di Kutim sangat berlimpah,” kata Dahlan di hadapan sejumlah anggota DPRD Kutim.

Bak gayung bersambut, Anggota DPRD Kutim yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Pandi Widiarto yang menerima audiensi tersebut menyambut baik inisiatif PPK-KPC. Mereka mengakui para purnabakti KPC memiliki rekam jejak dan pemahaman mendalam tentang dinamika pembangunan di Kutai Timur.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif bapak-bapak dan berharap forum ini dapat terus berlanjut. Jika diperlukan dukungan dari DPRD, saya siap membantu audiensi. Bagaimana caranya agar para purnawirawan KPC ini dapat bekerja sama dengan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya berharap hal ini dapat terwujud dan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Bupati atau Wakil Bupati,” tambahnya.

Pandi juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RPJPD itu memberikan saran untuk dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai pendampingan langkah-langkah komitmen pemerintah. Terlebih saat ini sedang pembahasan RPJPD.

“Tentu kita akan mempersiapkan hilirisasi ke depan. Jika saat ini kita masih membahas B40, mungkin 50 tahun mendatang kita sudah mencapai B100, sejalan dengan wacana nasional.” terangnya

Pandi sangat berharap proses pembangunan Kutai Timur 20 tahun ke depan dapat melibatkan para purnabakti PT KPC dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing.

“Dengan luas wilayah, dan jumlah penduduk yang tidak sebanding, saya pikir masih banyak potensi yang bisa digarap. Yang terpenting adalah komunikasi untuk memaksimalkan potensi ini,” tambahnya.

Ia mengakui, terkadang, fokus pemerintah terpecah karena banyak hal yang harus diurus. Namun, dengan bantuan tim teknis dari para purnabakti, ia yakin pemerintah akan terbantu.

“Saya juga yakin Bapak Bupati sangat terbuka, dan saya juga sebagai perwakilan generasi muda juga harus mempersiapkan Kutai Timur 20 tahun ke depan. Jangan sampai ketika batu bara habis, kita dan anak-anak muda terdampak kebingungan mencari pekerjaan. Dan akhirnya kami yang harus merantau kembali mencari pekerjaan,” terangnya. (Ainun)