Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan perang terhadap praktik prostitusi terselubung yang beroperasi di balik kedok tempat karaoke dan warung remang-remang. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya serius memperkuat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang mengancam kesehatan publik.
Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi, mengungkapkan pemantauan langsung tim di lapangan masih menemukan adanya aktivitas terlarang tersebut di beberapa titik. Menurutnya, fenomena ini harus segera ditertibkan untuk mencegah kerusakan tatanan sosial dan penyebaran HIV/AIDS yang lebih luas.
“Kami sudah turun ke lapangan dan masih menemukan adanya warung remang-remang. Dulu, pada masa Pak Isran Noor (Gubernur Kalimantan Timur), tempat prostitusi pernah dibubarkan. Sekarang ada yang beroperasi lagi dengan kedok tempat karaoke. Hal seperti ini akan kami tinjau dan tindak tegas jika terbukti,” tegas Mahyunadi usai audiensi bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutai Timur di Rumah Makan Pak Ndut, Sangatta Utara, Selasa (14/10/2025).
Mantan Ketua DPRD Kutim ini menilai praktik prostitusi terselubung menjadi faktor penting yang memicu penyebaran HIV/AIDS di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya akan memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan adanya langkah hukum tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.
“Kalau kita tidak cegah penularannya sejak sekarang, ini akan berdampak pada generasi yang akan datang. Saya mengajak semua pihak agar bekerja maksimal dalam pencegahan,” ujarnya.
Mahyunadi menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya sebatas penyuluhan atau kampanye publik. Diperlukan tindakan konkret di lapangan, mulai dari pembinaan hingga penertiban tempat hiburan yang disalahgunakan.
Wabup juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KPAD Kutim yang dinilai konsisten dalam edukasi masyarakat, pemeriksaan dini, dan pemetaan kasus di berbagai kecamatan. Meski dengan sumber daya terbatas, KPAD mampu menjalankan program pencegahan dan deteksi dini secara efektif.
“Saya apresiasi KPAD, karena dengan anggaran yang ada bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV. Harapan kami, Kutim bisa mencapai zero HIV/AIDS,” tutur Mahyunadi.
KPAD Kutim telah berhasil memetakan sekitar 90 persen kasus HIV/AIDS yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian besar penyebaran, lanjutnya, terjadi secara tersembunyi, sehingga pendekatan personal dan kerahasiaan menjadi kunci utama dalam penanganan.
“Kami turun langsung ke lapangan, tapi tidak diketahui. Kami juga merahasiakan siapa saja petugas kami, karena ini menyangkut privasi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menekan angka penularan HIV/AIDS di Kutim. Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi, kesehatan publik tetap menjadi prioritas utama yang tak bisa ditawar.


Tinggalkan Balasan