Pemkab dan PLN Targetkan 13 Desa Teraliri Listrik di 2025, Terkendala Izin Konsesi Perusahaan

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat program pemerataan energi dengan menargetkan 13 klaster/lokasi di empat kecamatan teraliri listrik penuh pada tahun 2025. Target ambisius ini akan diwujudkan melalui skema Alokasi Belanja Tahunan (ABT) PT PLN (Persero) dengan membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 169,45 kilometer.

Pertemuan Sosialisasi Pembangunan Listrik Desa Tahun 2025 yang digelar di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi, Senin (20/10/2025), mengungkap bahwa target ini akan mendongkrak Rasio Desa Berlistrik (RD PLN) Kutim dari 81,56 persen menjadi 89,36 persen.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa elektrifikasi adalah amanah Bupati untuk memastikan semua desa terlayani. “Saat ini, dari 141 desa, ada 26 desa yang masih belum terlayani PLN secara penuh. Melalui program ABT 2025 ini, kita berharap RD PLN dapat meningkat signifikan. Oleh karena itu, dukungan Pemda di lapangan sangat krusial,” ujar Noviari Noor.

Meskipun target sudah jelas, perwakilan PLN UP2K Kaltim, Nurhakim, memaparkan tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu hambatan perizinan di wilayah konsesi perusahaan. Sejumlah titik pembangunan jaringan melintasi wilayah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lahan sawit perusahaan, yang memerlukan izin khusus dari pihak terkait.

“Kami memohon bantuan Pemda untuk menjembatani komunikasi dengan pihak perusahaan. Contohnya di Batu Ampar, kami perlu pengurusan izin melintasi wilayah HTI untuk Desa Mawai Indah dan Beno Harapan,” papar Nurhakim.

Selain masalah perizinan, kendala infrastruktur akses juga menjadi sorotan. PLN meminta Pemda membantu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, terutama yang menjadi jalur krusial menuju Desa Senambah dan Mulupan.

Penebangan Pohon Tanpa Ganti Rugi

Dalam pertemuan tersebut, PLN juga menyampaikan kebijakan tegas terkait penebangan pohon di jalur pembangunan jaringan. “Perlu kami sampaikan, untuk penebangan pohon yang berada di jalur pembangunan jaringan, tidak ada ganti rugi terkait hal ini. Kami mohon kerja sama Camat dan Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi kepada warga pemilik lahan agar pembangunan tidak terhambat,” tutup Nurhakim, meminta pengertian dari masyarakat demi kepentingan pemerataan energi yang lebih besar.

Adapun 13 klaster yang ditargetkan dialiri listrik tersebar di Kecamatan Batu Ampar (Mawai Indah, Beno Harapan, Mugi Rahayu), Bengalon (Tepian Baru, Tepian Indah), Muara Bengkal (Mulupan, Senambah), dan Sangkulirang (Pelawan, Tepian Terap, Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, Saka, Peridan).

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen dari Pemkab Kutim dan PLN untuk terus berkoordinasi mencari solusi percepatan di lapangan, termasuk untuk desa-desa pesisir lain seperti Sandaran dan Marukangan yang masih terus diupayakan untuk segera dialiri listrik.