DPPPA Kutim Desak Anggaran Daerah Harus Inklusif dan Berkeadilan Bagi Perempuan dan Laki-laki

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD). FGD yang mengusung tema “Mewujudkan Anggaran Daerah yang Responsif Gender Untuk Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan” ini berlangsung di ruang Sangkima, Hotel Royal Viktoria, Rabu (19/11/2025).

Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, secara tegas meluruskan asumsi publik mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) yang seringkali hanya dianggap berfokus pada perempuan. Menurutnya, pembangunan harus bersifat inklusif dan adil, dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik perempuan maupun laki-laki.

“Pembangunan itu adalah bersifat inklusif dan bersifat adil. Pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik itu perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.

Idham Cholid menyoroti tingginya kesenjangan yang masih terjadi di Kutim antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa isu gender perlu mendapat perhatian khusus di daerah.

Ia menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengeluarkan potensi di berbagai lintas sektor. Oleh karena itu, Idham meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menganggap remeh dan harus memberikan ruang yang cukup, terutama bagi mereka yang masuk dalam kelompok termarginalkan, seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Ketua Panitia Pelaksana, Dina Prihandini, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dan mendorong visi pembangunan daerah yang lebih merata.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara merata dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program di semua sektor. Dengan demikian, anggaran daerah benar-benar dapat menjawab kebutuhan spesifik setiap kelompok masyarakat.