Bupati Dorong Transformasi Ekonomi Kutim, Tak Boleh Lagi Bergantung pada Batu Bara

Sangatta News – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mendesak seluruh pemangku kepentingan segera berkolaborasi dalam mempersiapkan kemandirian ekonomi masyarakat di era pascatambang. Meskipun Kutim saat ini merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar, Ardiansyah menekankan pentingnya langkah konkret mengingat adanya kebijakan penghentian bertahap (phase out) batu bara secara nasional.

“Tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan setelah kegiatan tambang berakhir,” ujar Bupati Ardiansyah sebagai Keynote Speaker dalam Seminar Nasional Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Cabang Kutim, Sabtu (1/11/2025).

Seminar yang bertajuk “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pasca Tambang” ini digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Fokus Transisi dari Tambang ke Produktif

Dalam paparannya, Bupati Ardiansyah menyebutkan bahwa hingga September 2025, total produksi batu bara Kutim mencapai 39.786.879 ton, memberikan kontribusi signifikan dengan target PDRB per kapita tahun 2025 sebesar Rp399,6 juta. Namun, ketergantungan ini harus segera diakhiri.

Bupati mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam transformasi ekonomi daerah, fokus pada sektor produktif lainnya. Misalnya di sektor pangan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Di sektor energi bisa dilakukan pengembangan energi terbarukan.

Selain itu juga pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Yang tidak kalah penting adalah pengembangan pariwisata berbasis alam dan edukasi lingkungan.

Pemkab Kutim menunjukkan komitmennya mengarahkan pembangunan menuju daerah tangguh pascatambang. Salah satu langkah konkret adalah revitalisasi lahan bekas tambang untuk kegiatan produktif. Dari total 39.159 hektare lahan yang harus direklamasi, sekitar 16.164 hektare atau 41,28 persen telah berhasil direklamasi oleh PT KPC.

Selain reklamasi, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Hal ini termasuk memastikan agar rencana pascatambang (mine closure plan) perusahaan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum BPP Perhapi Sudirman Widhy Hartono dan Ketua Perhapi Kutim Zulfikar Rahman Sagala sepakat bahwa meskipun tambang adalah tulang punggung penerimaan negara saat ini, sumber daya ini akan habis, sehingga strategi keberlanjutan ekonomi masyarakat harus disiapkan sejak dini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tri Winarno dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, perwakilan perusahaan tambang, serta para pelajar dan pejabat Pemkab Kutim.