Gubernur Kaltim Sebut Kopi-Kakao Kutim Kunci Ketahanan Pangan Non-Beras di Forum Nasional

Sangatta News – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan potensi kopi dan kakao dari Kutai Timur (Kutim) sebagai bagian vital dalam strategi ketahanan pangan non-beras Kaltim.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Harum dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Dalam forum nasional tersebut, Gubernur Harum mengupas tuntas tiga isu strategis: Ketahanan Pangan, Energi, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang disebutnya sebagai pilar kunci kemandirian bangsa.

Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud menepis anggapan bahwa ketahanan pangan hanya diukur dari produksi beras. Dengan wilayah seluas Pulau Jawa, Kaltim memiliki kekuatan pangan alternatif yang luar biasa. Ia menyebutkan secara spesifik kopi dan kakao dari Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu sebagai komoditas non-beras potensial.

“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujar Harum.

Saat ini, sekitar 35–37 persen kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung pada pasokan luar, terutama beras dari Jawa dan Sulawesi. Namun, Kaltim menargetkan peningkatan produksi beras melalui intensifikasi panen dan pembukaan lahan baru, didukung pengembangan sektor peternakan dan perikanan melalui sistem pertanian terintegrasi.

Kaltim Penopang Energi Nasional

Beralih ke isu energi, Gubernur Harum mengingatkan peran Kaltim sebagai penopang energi nasional. Sejak era kolonial, Kaltim telah memproduksi minyak dan gas bumi, dan saat ini menyumbang lebih dari 50 persen produksi batu bara nasional.

“Selama ini kami menyalakan Indonesia. Minyak, gas, dan batu bara kami persembahkan untuk negeri. Tapi sudah saatnya Kaltim juga diberi ruang untuk mengembangkan nilai tambah energi di daerah,” katanya, menuntut peran lebih bagi Kaltim dalam pengolahan sumber daya.

Selain pangan dan energi, Rudy Mas’ud menilai pembangunan SDM adalah fondasi utama kemandirian bangsa. Ia menyoroti rendahnya tingkat pendidikan di Kaltim, di mana hanya sekitar 30 persen anak-anak yang mengenyam pendidikan SMA dan jumlah mahasiswa yang masih terbatas.

Sebagai solusi mendasar, Pemerintah Provinsi Kaltim meluncurkan program “Gratispol”. Program ini mencakup pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga yang telah berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim. “Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya