Lawan Inflasi dan El Nino, Pemkab Kutim Gencarkan Sinergi ‘Integrated Farming’

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat mengantisipasi ancaman ganda yang diprediksi menghantam stabilitas ekonomi daerah dalam waktu dekat yakni lonjakan inflasi musiman dan hantaman cuaca ekstrem El Nino.

Langkah mitigasi taktis ini dibahas mendalam saat Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Zoom Diskominfo Staper, Senin (6/7/2026). Rakor krusial ini turut dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmi, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala dinas terkait untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.

Pasca-rakor, Bupati Ardiansyah mengungkapkan bahwa salah satu strategi utama Pemkab Kutim dalam menjaga stabilitas pasokan pangan adalah dengan memaksimalkan konsep pertanian terpadu (integrated farming) yang berbasis pada komunitas dan rumah tangga.

“Di tengah masyarakat, kita bersyukur sudah mulai bergerak apa yang sering saya sebut dengan integrated farming. Program ini tidak hanya fokus pada ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga melalui pemanfaatan lahan pekarangan, seperti menanam sayur dan beternak ayam,” jelas Ardiansyah.

Gerakan mandiri yang selaras dengan program Dasawisma PKK dan Kampung Beragam di Sangatta Utara ini dinilai efektif meredam fluktuasi harga komoditas segar. Guna mengukur efektivitasnya, Bupati langsung menginstruksikan Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas TPHP untuk segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan.

“Saya minta untuk mencoba melihat dan menginventarisasi sudah seberapa gencar program ini dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan,” tegas Bupati.

Waspada El Nino Mulai Juli 2026

Akselerasi sektor pertanian mandiri ini kian mendesak mengingat peringatan dini dari BMKG terkait fenomena alam cuaca ekstrem yang mulai membayangi Kutim tepat pada bulan ini. “El Nino diprediksi akan mulai muncul di bulan Juli ini, dan beberapa bulan ke depan. Bahaya yang dikhawatirkan akan melanda kita di Indonesia, khususnya Kutim, bisa berakibat fatal pada para petani akibat ancaman kekeringan tersebut,” ungkap Ardiansyah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memberikan catatan kritis mengenai potensi lonjakan inflasi yang dipicu oleh faktor musiman dalam sepekan ke depan. “Kita melihat ke depan ini seminggu depan sekolah sudah mulai aktif kembali. Jadi, ini kemungkinan besar pengaruh MBG juga akan turut memberikan kenaikan hargaharga, termasuk minyak goreng, daging ayam, tomat, timun, dan ikan,” jelasnya.

Jimmi mengingatkan potensi kelangkaan ikan laut akibat faktor cuaca ekstrem dan angin selatan yang saat ini dihadapi nelayan. Kondisi ini diprediksi mengalihkan konsumsi massal ke ikan air tawar, yang bisa menambah tekanan inflasi sektor pangan.

Menyikapi kompleksitas tersebut, Pemkab Kutim bersiap mengeksekusi langkah pencegahan di pasar hilir melalui perluasan operasi pasar serta optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) demi menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu.

Di luar isu pangan, rakor tersebut juga sempat menyinggung program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Menanggapi minimnya kuota dari Kementerian PKP, Ardiansyah membeberkan bahwa Kutim telah mengantisipasinya lewat program mandiri pembangunan Rumah Layak Huni berbasis sistem modular tipe 36 dengan target 1.000 rumah hingga 2030, di samping program bedah rumah senilai Rp60 juta per unit.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Kutim optimistis dapat menjaga stabilitas harga barang pokok penting (bapokting) sekaligus melindungi para petani lokal dari dampak kekeringan ekstrem sepanjang musim kemarau tahun ini.