Pacu Target Eliminasi ATM 2030, Pemkab Kutim dan Stakeholder Deklarasikan Aksi Lintas Sektor

Sangatta News – Ambisi mengeliminasi tiga penyakit menular mematikan—AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM)—pada tahun 2030 di Kabupaten Kutai Timur tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan medis konvensional semata. Menyadari kompleksitas masalah di lapangan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim menggelar Forum Kemitraan Penanggulangan ATM di Aula Dinkes Kutim, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan lintas sektor ini menghimpun berbagai unsur kunci, mulai dari Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia Daerah (KPAID), Disnaker, Dinsos, DPMDes, hingga jajaran pemerintah kecamatan dari Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Bengalon.

Ketua PPTI Kutim sekaligus Ketua TP PKK Kutim, Hj Siti Robiah, menggarisbawahi tantangan paling krusial dalam penanganan Tuberkulosis saat ini, yakni tingginya angka pasien yang menghentikan terapi secara sepihak sebelum masa pengobatan 6 bulan usai.

Siti Robiah membeberkan risiko medis di balik penghentian obat secara mendadak akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang memiliki fase dorman. Pengobatan yang terputus di tengah jalan berpotensi memicu timbulnya varian bakteri yang kebal terhadap obat (multi-drug resistant).

Pasien yang mengalami relapse (kambuh) akibat bakteri kebal obat membutuhkan waktu terapi yang jauh lebih lama, biaya lebih tinggi, dan tingkat kesembuhan yang menurun drastis. Ia juga mengingatkan peran keluarga dan kader kesehatan desa vital sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk menjamin kepatuhan pasien hingga tuntas.

“Jangan pernah menghentikan pengobatan sendiri hanya karena merasa badan sudah membaik. Bakteri TB itu berkembang lambat dan bisa tidur (dorman). Jika berhenti di tengah jalan, ia akan bangun dalam kondisi kebal obat,” tegas Siti Robiah.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam penemuan kasus aktif (case finding) di lapangan sering kali bukan fasilitas medis, melainkan stigma sosial dan ketakutan masyarakat untuk melakukan skrining dini.

“Jika hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, target 2030 tidak akan pernah tercapai. Pengendalian ATM butuh kerja bersama: dari deteksi dini di tingkat RT, pendampingan oleh keluarga, hingga regulasi tempat kerja yang ramah bagi penderita,” tambah dr Yuwana.

Melalui konsolidasi forum kemitraan ini, Pemkab Kutim menargetkan penguatan jaring pengaman kesehatan dari tingkat desa hingga kawasan industri demi memutus mata rantai penularan AIDS, TB, dan Malaria secara permanen sebelum dekade ini berakhir.