Realisasi PAD Tembus 85 Persen, Bapenda Genjot Digitalisasi Demi Target Ambisius Rp430 Miliar di 2026

Sangatta News – Kesadaran wajib pajak di Kutai Timur (Kutim) terbukti kokoh menopang kemandirian fiskal daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim mengumumkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga awal November 2025 telah mencapai 85 persen, atau sekitar Rp170 miliar dari target Rp200 miliar.

Pencapaian ini dirayakan dalam acara Gebyar Pajak Daerah dan Reward Wajib Pajak 2025 di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Kamis (6/11/2025), yang dibuka langsung oleh Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman. Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah berakar dari kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskal mereka.

“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang taat dan berkontribusi bagi Kutim. Pajak yang Anda bayarkan bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud nyata kepedulian untuk membangun daerah kita bersama,” ujar Bupati Ardiansyah.

Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, menjelaskan bahwa pencapaian 85 persen ini adalah bukti kuatnya kesadaran dunia usaha dan masyarakat. Dalam acara tersebut, sebanyak 100 wajib pajak teladan dari berbagai sektor, mulai dari hotel, restoran, kendaraan bermotor, hingga PBB, menerima penghargaan.

Namun, Bapenda tidak berpuas diri. Syahfur mematok target PAD Kutim meningkat tajam menjadi Rp 430 miliar di tahun 2026. Target raksasa ini akan dicapai melalui strategi inovasi layanan dan penguatan sistem, melalui digitalisasi pajak dengan nemperkuat sistem agar layanan pajak lebih efisien dan mudah diakses.

Selain itu juga dilakukan perluasan integrasi data antarinstansi, termasuk peluncuran dashboard digital PAD. Bapenda juga terus mengatasi tantangan pendataan objek pajak baru di wilayah nonperkotaan.

“Bapenda akan terus berinovasi, termasuk melalui integrasi data berbasis desa. Digitalisasi adalah kunci agar layanan pajak menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan tepat sasaran,” tegas Syahfur.

Dengan langkah-langkah agresif ini, Kutim menegaskan tekadnya untuk menjadi daerah yang mampu berdiri di atas kekuatan fiskal sendiri, membangun infrastruktur dan layanan publik berkat keringat dan kepercayaan penuh dari masyarakatnya.