TPP ASN Kutim Dikurangi, Bupati Pilih Selamatkan Nasib 7.000 Honorer Ketimbang PHK Massal

Sangatta News – Suasana di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (13/5/2026) siang itu terasa berbeda. Di tengah prosesi penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan pidato yang tidak biasa. Bukan sekadar motivasi rutin, melainkan sebuah pengakuan jujur tentang kondisi fiskal daerah yang tengah dihantam badai besar.

Dengan nada lirih, Ardiansyah akhirnya buka suara terkait isu sensitif yang menjadi buah bibir di kalangan pegawai: penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK.

Bupati memaparkan fakta pahit mengenai kondisi keuangan daerah. Dalam dua tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim mengalami penyusutan drastis akibat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat. Tahun 2024, APBD masih perkasa di angka Rp11 triliun, di 2025 menyusut menjadi Rp9 triliun dan di 2026 anjlok hingga menyentuh angka Rp5 triliun.

“Tahun 2026 ini gelombangnya luar biasa. APBD kita anjlok, sementara kita terikat aturan ketat: belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran,” jelas Ardiansyah di hadapan ratusan CPNS.

Di tengah anggaran yang terjun bebas, Pemkab Kutim dihadapkan pada nasib lebih dari 7.000 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau honorer. Ardiansyah mengaku berada di persimpangan jalan yang menyakitkan.

Jika ia mempertahankan besaran TPP lama, maka ribuan tenaga honorer terancam tidak bisa diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan anggaran. Namun, jika ingin menyelamatkan semua honorer, konsekuensinya adalah penyesuaian TPP bagi seluruh pegawai.

“Kalau karyawan perusahaan di-PHK, mereka lapor ke Bupati. Tapi kalau Bupati yang mem-PHK karyawannya sendiri, mereka mau lapor ke mana? Karena itu, saya memilih menyelamatkan 7.000 tenaga kerja kita dengan mengangkat semuanya menjadi PPPK,” tuturnya dengan suara yang bergetar.

Keputusan ini tentu tidak populer. Ardiansyah blak-blakan mengaku menjadi sasaran kemarahan pegawainya sendiri. Pesan pribadi hingga media sosialnya penuh dengan protes keras. “HP saya penuh dengan sumpah serapah. Mereka bilang saya bohong soal TPP tidak turun. Saya sedih, saya tahu banyak pegawai punya cicilan rumah dan kendaraan,” ungkapnya jujur.

Meski demikian, Ardiansyah meminta para aparatur negara untuk melihat dari kacamata kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah darurat agar pemerintah daerah tetap bisa menggaji ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup di lingkungan Pemkab Kutim tanpa harus ada satu pun yang kehilangan pekerjaan.

Menutup penjelasannya, Ardiansyah mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk tetap teguh menjalankan amanah sebagai pelayan publik. Baginya, pengabdian tidak hanya diukur dari angka di atas kertas, tapi dari kesetiaan menjalankan tugas di masa-masa sulit. “Ini kondisi paling sulit yang kita hadapi. Kita harus tetap kuat menghadapi situasi ini demi kebaikan bersama,” jelasnya.