Sangatta News – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi memberikan peringatan serius kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Bukan cuma soal disiplin absensi, Jimmi meminta Pemda segera mengambil langkah “proteksi dini” untuk memastikan kedisiplinan dan keselamatan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Meskipun belum ditemukan praktik “joki absensi” di lingkungan kantor Pemda Kutim, Jimmi tak mau ambil risiko. Ia melihat adanya potensi oknum ASN melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai representasi aspirasi DPRD Kutim, Jimmi mendesak pengawasan ketat.

“Kami selaku DPRD Kutim, meminta pengawasan ketat dari Pemda terkait adanya potensi joki absensi di kalangan ASN Pemda Kutim. Sebelum terdapat indikasi ke arah itu, saya pikir segala kemungkinannya mereka (Pemda) dapat dicegah,” ujar Jimmi.

Menurut Jimmi, kesadaran dan aksi nyata dalam mendisiplinkan ASN, khususnya pada area absensi, akan membawa banyak dampak positif. Peningkatan kinerja secara kualitatif sudah pasti akan mengikuti seiring dengan disiplin yang ketat. “Ini akan mempengaruhi kinerja para ASN tentunya,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Jimmi juga menyoroti masalah kepadatan lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan. Kepadatan di jalan-jalan poros, yang menjadi titik pertemuan jam kerja ribuan karyawan perusahaan tambang dan jam pulang-pergi ASN, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum ditemukan solusinya.

“Saya pikir dengan langkah riil untuk menjaga kemungkinan terjadinya joki absensi dan tetap menjaga kedisiplinan ASN, salah satu bonus yang kita dapat, pastinya [mengurangi kemacetan dan kecelakaan],” tutur Jimmi, melihat adanya korelasi tak langsung yang signifikan.

Guna meminimalisir risiko ini, Jimmi meminta Pemda untuk meningkatkan fasilitas akses jalan menuju tempat kerja para ASN. Menurutnya, keberadaan beberapa jalan alternatif akan efektif mengurai potensi kemacetan dan menekan angka kecelakaan.

“Saya berharap, adanya peningkatan jalan sebagai sarana untuk mengurangi tingkat kemacetan dan kepadatan lalu lintas,” pinta Jimmi. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur ini sudah seharusnya dilakukan oleh Pemda.

Selain itu, lanjutnya, juga bisa menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas saat datang dan pulang kerja. Apalagi di wilayah yang berpapasan langsung dan bertepatan dengan jam pergi atau pulang karyawan tambang yang hampir membuat bottle neck pada titik tertentu. “Ini rawan kecelakaan karena masing-masing mengejar waktu tak mau terlambat jam kerja,” tambahnya.

Meskipun terlihat tidak berkaitan langsung, Jimmi menekankan bahwa kedisiplinan absensi ASN dan potensi kecelakaan lalu lintas memiliki keterkaitan erat. Ia berharap langkah-langkah konkret dari pihak eksekutif ini mampu meningkatkan kinerja seluruh pekerja di semua lini, bukan hanya ASN, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kutai Timur pada umumnya.

“Semoga kinerja para pekerja di semua lini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” tutup Jimmi, menandaskan pentingnya kolaborasi untuk Kutim yang lebih baik. [Jamal]