Diskominfostaper Kutim Terapkan Strategi Anggaran Minimal Hasil Maksimal, Perluas Internet Layanan Publik

Sangatta News — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kutai Timur (Kutim) menempuh strategi efisiensi untuk memperluas akses internet, dengan fokus pada layanan publik di titik-titik strategis pemerintahan.

Kepala Diskominfostaper, Ronny Bonar, menegaskan pendekatan “anggaran minimal, hasil maksimal” menjadi kunci menghadapi keterbatasan dana sekaligus tantangan geografis daerah. “Kalau meminimalisir blank spot agak susah. Makanya kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada, memaksimalkan hasil dari dana terbatas,” ujar Ronny Bonar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Ronny mengakui, pemerataan jaringan internet hingga 100 persen di seluruh wilayah Kutai Timur memerlukan biaya besar, bahkan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Fokus utama saat ini adalah koneksi di kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan titik strategis lain yang mendukung administrasi serta pelayanan publik. “Yang penting ada anggaran, kami memaksimalkan dulu. Kalau bisa dimanfaatkan masyarakat secara umum, alhamdulillah,” jelasnya.

Menurut Ronny, kendala terbesar berasal dari minimnya minat provider menjangkau wilayah dengan jumlah penduduk sedikit namun luas. “Provider akan susah masuk karena jumlah penduduk. Jadi kami prioritaskan titik-titik strategis dulu,” ujarnya. Karenanya, pendekatan yang dilakukan Diskominfostaper Kutim pun bersifat realistis dan efisien.

Selain memperluas jaringan, Diskominfostaper juga menata ulang sistem penggunaan kuota dan kecepatan internet agar lebih efisien. “Kadang kuota habis padahal sudah diperhitungkan cukup. Tahun ini kami coba mengatur pemanfaatannya agar sesuai peruntukan,” tambahnya.

Ronny menekankan upaya kolaborasi dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pihak swasta untuk memperluas cakupan jaringan digital. “Target kami, anggaran terbatas ini bisa menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Strategi ini menjadi langkah penting bagi Kutim dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital, sekaligus meminimalkan ketimpangan akses informasi di wilayah yang sulit dijangkau. (Adv)