Harga Murah Picu Deflasi, Pemkab Kutim Ingatkan Ancaman Kerugian Petani

Redaksi

Senin, 17 November 2025 22:20 WIB

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyoroti kondisi pasar daerah yang menunjukkan sinyal deflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Fenomena ini dinilai bukan kabar baik, karena dipicu melimpahnya pasokan dan turunnya harga komoditas yang berpotensi merugikan petani di tingkat produsen.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Senin (17/11/2025) di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim. Rakor yang juga diikuti melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri itu menyoroti stabilitas harga sebagai isu utama menjelang HBKN dan masa libur akhir tahun.

Noviari Noor mengungkapkan, meskipun Laporan Harian Pasar Induk Sangatta per 14 November 2025 mencatat harga 49 komoditas relatif stabil, Pemkab justru mencatat deflasi, dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai minus 1,31 persen. Penurunan harga ini muncul akibat pasokan sejumlah komoditas yang melimpah sehingga membuat harga anjlok.

“Harga yang melimpah, harga yang murah sehingga terjadi deflasi, ini juga bukan pertanda baik,” tegas Noviari. Ia menambahkan, kondisi harga terlalu rendah berisiko menekan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada komoditas pangan.

Selain mengancam produsen, Noviari juga mewanti-wanti potensi munculnya spekulasi dan penimbunan barang akibat harga yang terlalu murah. “Ini dikhawatirkan dapat memicu penimbunan-penimbunan. Itu yang kita hindari, karena bisa menimbulkan kelangkaan di masa mendatang,” jelasnya.

Untuk menjaga keseimbangan pasar, Pemkab Kutim menekankan perlunya penguatan langkah terpadu melalui strategi 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Strategi tersebut dinilai krusial untuk mencegah tekanan inflasi maupun deflasi berlebihan menjelang Nataru.

Noviari juga memberi instruksi khusus kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kutim agar terus memantau dinamika harga. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal mencegah harga tinggi, tetapi juga memastikan harga tidak jatuh terlalu rendah hingga merugikan petani.

Dengan sinergi pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab optimistis stabilitas harga dapat terjaga sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus melindungi keberlanjutan pendapatan produsen lokal. (Adv)