Kasus Kematian Akibat DBD di Kaltim Masih Terjadi, Tegaskan Pentingnya Pemeriksaan NS1

Sangatta News – Kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) masih terjadi di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hingga 19 September 2025, tercatat 11 orang meninggal dunia akibat penyakit yang berasal dari nyamuk itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS, memimpin rapat koordinasi secara daring membahas kasus kematian akibat DBD di beberapa daerah di Kaltim. Tercatat sudah 11 orang meninggal dunia akibat DBD berasal dari Kabupaten Kutai Barat (2 kasus), Paser (2 kasus), Bontang (2 kasus), Kutai Kartanegara (1 kasus), Penajam Paser Utara (1 kasus), Berau (1 kasus), Samarinda (1 kasus), dan Balikpapan (1 kasus).

Rapat koordinasi digelar dalam dua sesi, yaitu Rabu (17/09/ 2025) bersama Dinas Kesehatan Kota Bontang, sedangkan Jumat (19/09/2025) dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pertemuan ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, serta Pengelola Program DBD dari kabupaten/kota terkait.

Dalam rapat, sejumlah faktor penyebab kematian pasien dibahas, antara lain keterlambatan pasien datang ke fasilitas kesehatan, penolakan rujukan oleh keluarga, pasien dengan komorbid dan infeksi ganda, keterbatasan pemeriksaan rapid test dengue (NS1) pada kunjungan pertama, serta kendala pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya menegaskan agar setiap fasilitas kesehatan tidak menunda pemeriksaan NS1 pada pasien dengan gejala demam. “Jangan meremehkan pemeriksaan NS1, karena hasil ini sangat menentukan komunikasi dengan keluarga pasien dan penanganan medis lebih lanjut,” tegas Jaya Mualimin.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kaltim akan segera menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit terkait. Edaran tersebut menekankan kewajiban pemeriksaan NS1 sejak awal, distribusi reagen ke seluruh fasilitas kesehatan, koordinasi dengan BPJS Kesehatan, serta penguatan surveilans vektor melalui pemantauan Angka Bebas Jentik (ABJ), larvasidasi dan fogging fokus.