Kebut Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Kutim Identifikasi Kendala Aksesibilitas di Kawasan Pelosok

Redaksi

Kamis, 15 Januari 2026 07:15 WIB

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (14/1/2026), Satuan Tugas (Satgas) MBG memetakan sejumlah tantangan krusial, mulai dari progres investor hingga hambatan geografis.

Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Trisno, di ruang rapat Diskominfo Staper ini menjadi ajang krusial untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendukung gizi di Kutim tetap berada pada jalurnya.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kutim, Dwi Nur Shinta, memaparkan pihaknya telah merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 95 titik di seluruh Kutai Timur. Rencana ini dibagi menjadi dua tahap usulan, yakni 73 titik pada tahap pertama dan disusul 22 titik pada tahap berikutnya.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mulus. “Ada beberapa SPPG yang belum berjalan maksimal. Persoalan utama yang kami hadapi adalah aksesibilitas, terutama di daerah pedalaman dan pesisir yang jalanannya belum representatif,” ungkap Dwi Nur Shinta. Ia mencontohkan Kecamatan Muara Ancalong sebagai salah satu wilayah dengan tantangan distribusi logistik tersulit.

Investor Lamban dan Ancaman Cuaca

Dalam rapat tersebut, Trisno memberikan sorotan tajam kepada para mitra atau investor yang telah berkomitmen membangun SPPG. Hasil identifikasi menunjukkan adanya ketimpangan progres antarwilayah.

“Beberapa investor sama sekali belum menunjukkan progres, ada juga yang sudah berjalan namun belum optimal, seperti di Kecamatan Telen. Selain akses jalan, faktor bencana banjir menjadi penghambat utama yang membuat pekerjaan di lapangan terkendala,” jelas Trisno.

Sebagai langkah tegas, Trisno menginstruksikan seluruh mitra untuk segera menyerahkan data dan bukti dukung progres fisik maupun status sewa lahan paling lambat hari ini pukul 17.00 WITA. “Data ini akan kami himpun dan langsung dilaporkan ke BGN Pusat sebagai bahan evaluasi nasional,” tegasnya.

Percepatan di Kutai Timur ini sejalan dengan target ambisius Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mencanangkan penyelesaian 35.000 unit SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Program raksasa ini diproyeksikan melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.

Pemkab Kutim berharap dengan koordinasi yang lebih intensif antara investor, Satgas daerah, dan BGN Pusat, kendala infrastruktur dapat segera teratasi sehingga manfaat program Makan Bergizi Gratis benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak di Kutai Timur, tanpa terkecuali bagi mereka yang berada di wilayah terpencil.