Dapur Gizi Kutai Timur: Antara Hambatan Geografis dan Ancaman ‘Roll Back’ Investor

Sangatta News – Ambisi besar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk menyediakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah diuji realitas di lapangan. Hasil monitoring terbaru menunjukkan pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan pincang; sebagian mulai tegak berdiri, namun sebagian lainnya masih berupa lahan kosong tanpa progres.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekkab Kutim, Trisno, mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) MBG kini tengah melakukan evaluasi terukur terhadap para investor pelaksana yang dinilai lamban.

Ketegasan mulai diberlakukan bagi titik-titik SPPG yang sama sekali tidak menunjukkan gerak fisik maupun laporan perkembangan. Wilayah seperti Kecamatan Sandaran dan Sangkulirang masuk dalam sorotan tajam.

“Untuk lokasi yang tidak ada progres dan tanpa laporan sama sekali, kami mengusulkan langkah roll back atau penarikan kembali penetapan lokasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat,” tegas Trisno, Selasa (20/1/2026). Artinya, hak pengelolaan akan dicabut dan dialihkan kepada investor baru yang lebih siap.

Namun, perlakuan berbeda diberikan kepada 9 titik SPPG yang meski progresnya belum optimal, namun telah menunjukkan iktikad baik dengan pengadaan material dan surat pernyataan kesanggupan.

Musuh Bernama Geografi dan Cuaca

Tersendatnya pembangunan di beberapa titik bukan tanpa alasan. Di kawasan Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, hingga Telen, tantangan alam menjadi tembok besar. Banjir yang melanda beberapa waktu lalu melumpuhkan distribusi material. Kondisi jalan darat yang buruk di kawasan pedalaman membuat pengiriman peralatan dapur sangat bergantung pada cuaca. Sementara lokasi yang jauh dari pusat distribusi menambah durasi waktu pembangunan.

“Karena kendala banjir dan aksesibilitas, investor di wilayah tersebut mengajukan perpanjangan waktu. Satgas telah mengusulkan perpanjangan 30 hari ke BGN Pusat, namun keputusan akhir ada di tangan pusat,” tambah Trisno.

Koordinator BGN Wilayah Kutim, Dwi Nur Shinta, memaparkan bahwa total rencana pembangunan SPPG di Kutim mencakup 95 titik. Target ini terdiri dari 73 titik usulan tahap pertama dan 22 titik susulan.

“Akses jalan yang belum representatif, terutama di pedalaman dan pesisir, tetap menjadi kendala utama dalam distribusi bahan baku dan peralatan dapur,” ungkap Dwi dalam rapat evaluasi daring.

Secara nasional, pemerintah menargetkan 35.000 SPPG rampung pada tahun 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Di Kutai Timur, keberhasilan program ini kini sangat bergantung pada kemampuan kolaborasi antara pemerintah dan investor dalam menaklukkan jarak serta cuaca.

Tanpa evaluasi yang terukur dan keberanian mengambil tindakan tegas terhadap investor yang lalai, visi kemandirian gizi di pelosok Kutai Timur dikhawatirkan hanya akan menjadi bangunan setengah jadi.