Pemkab Kutim Beri Waktu 35 Hari, Investor MBG Harus Buktikan Keseriusan Bangun Infrastruktur

Sangatta News – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperketat pengawasan terhadap investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan uji kelayakan 35 hari sebagai syarat memastikan komitmen pembangunan infrastruktur. Meski semua titik program telah terisi calon investor, statusnya belum final hingga terbukti mampu memenuhi target pembangunan.

Plt Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, menjelaskan lebih dari 90 titik yang dipetakan dalam MBG sudah dialokasikan ke investor berdasarkan penilaian Satgas, mulai dari kemampuan finansial hingga kesiapan operasional di lapangan. “Setiap calon investor harus memahami kondisi di lapangan. Mengambil banyak lokasi tanpa pengetahuan menyeluruh tidak cukup,” tegas Trisno, Jumat (24/10/2025).

Dari sembilan investor yang ditetapkan, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah titik yang dikelola. Ada yang menangani hingga 43 titik, ada pula hanya dua hingga empat. Namun, jumlah titik tidak menjadi jaminan keberhasilan.

Status investor baru dianggap final setelah mereka menyelesaikan pembangunan infrastruktur dapur dalam 35 hari sejak SK diterbitkan MBG Pusat. “Yang menentukan kelayakan bukan kami. Jika dalam 35 hari mereka gagal membangun, maka tidak memenuhi syarat,” jelas Trisno.

Pemkab Kutim, melalui Satgas daerah, berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara investor dan MBG Pusat. Jika ada kendala teknis, koordinasi dipercepat untuk memastikan program tetap sesuai jadwal.

Dengan mekanisme ini, Pemkab menegaskan komitmen transparansi, efektivitas, dan ketepatan sasaran. Trisno menambahkan, pengawasan ketat dan tenggat waktu jelas diharapkan menjadi acuan agar seluruh investor serius dan program MBG di Kutim berjalan optimal.

Program unggulan presiden Prabowo Subianto akan menyasar ke seluruh wilayah di Kutim terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertingal). Untuk itu, perlu adanya singkronisasi antara pemerintah serta pemahaman yang baik terkait kondisi wilayah serta kemampuan yang harus dimiliki para mitra agar program tersebut bisa berjalan optimal. (Adv)