
sumber: Sangatta news
Sangattanews.com Kamis 04 Oktober – Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di seluruh Kutai Timur merasa semakin putus asa karena belum ada kepastian terkait status kerja mereka. Dalam upaya untuk mencari solusi dan memperjuangkan hak-hak mereka, DPD Forum Komunikasi Batuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Kutai Timur melakukan langkah berani dengan mengetuk hati nurani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sampai saat ini, nasib honorer Satpol PP non-ASN masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara memadai. DPD FKBPPPN Kutai Timur merasa bahwa sudah saatnya pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, turun tangan untuk memberikan solusi yang adil dan memberikan kepastian terhadap status kerja mereka.
Dalam kunjungan mereka ke Kemendagri, DPD FKBPPPN Kutai Timur mengajukan berbagai argumentasi yang menunjukkan pentingnya memperhatikan nasib Satpol PP non-ASN di seluruh daerah. Mereka berharap bahwa pemerintah pusat akan mendengarkan suara mereka dan memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Ketua DPD FKBPPPN Kutai Timur, Andi Achmad Sakti, S. Sos, menyatakan, “Kami tidak akan berhenti berjuang untuk hak-hak para Satpol PP non-ASN. Mereka adalah pilar penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan. Kami berharap Kemendagri bersama DPR RI akan bersedia memberikan solusi terbaik untuk mereka.”
Kegigihan DPD FKBPPPN Kutai Timur dalam memperjuangkan nasib honorer Satpol PP non-ASN menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Mereka berharap bahwa komitmen ini akan membawa perubahan positif dalam nasib para Satpol PP di seluruh Indonesia.
Penulis : Sukriadi al-penrangi
Editor : Sukriadi al-penrangi


1 Komentar
Semoga satpol PP non-ASN segera menemukan titik terang, betapa pentingnya peran satpol-pp didaerah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan