Wakil Bupati: Anggaran Desa Jangan Cuma Habis Terserap, Tapi Harus Berdampak Nyata

Sangatta News — Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong untuk melakukan transformasi paradigma secara menyeluruh. Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa tingginya tingkat penyerapan anggaran atau kelengkapan berkas administrasi semata tidak boleh lagi dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Penegasan keras tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Sangatta, Senin (26/10/2026).

Di hadapan para kepala desa dan aparatur kecamatan yang hadir, Mahyunadi mengingatkan bahwa esensi utama dari kucuran dana pembangunan adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat.

Evaluasi pengelolaan keuangan desa, menurutnya, harus dijadikan instrumen tajam untuk memperbaiki siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban agar penyusunan program tahun anggaran 2027 jauh lebih tepat sasaran.

“Pengelolaan keuangan desa yang baik bukan semata-mata ditandai oleh terserapnya anggaran atau lengkapnya dokumen pertanggungjawaban. Keberhasilannya harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandas Mahyunadi.

Mengingat luasnya wilayah Kutai Timur dengan karakteristik geografis yang sangat majemuk, Mahyunadi meminta pemerintah desa tidak lagi menggunakan pola pembangunan yang seragam (one-size-fits-all).

Kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir tentu memiliki formasi prioritas yang berbeda dibandingkan kawasan agraris perkebunan maupun wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas pertambangan.

Setiap desa diwajibkan menyusun prioritas pembangunan berbasis data akurat, dengan memperhatikan aksesibilitas, potensi ekonomi lokal, serta kondisi geografis setempat. Pemerintah desa juga diingatkan untuk memvalidasi ulang data keluarga miskin dan kelompok rentan agar intervensi anggaran benar-benar jatuh kepada pihak yang paling membutuhkan.

Selain infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi pilar krusial dalam mewujudkan kemandirian daerah. Mahyunadi mendorong optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sorotan khusus juga diberikan pada tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes diminta tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan atau pajangan administratif. “Keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari berapa banyak unit usaha yang dibentuk, tetapi dari keberlanjutan usahanya, dampak perputaran ekonomi, dan kontribusinya secara nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Syaiful Hendrai dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini dirancang untuk membekali aparatur pemerintahan desa dengan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan anggaran, transparansi, serta pengawalan akuntabilitas.

Acara strategis ini menghadirkan deretan narasumber kompeten di tingkat pusat dan regional untuk memperkuat tata kelola keuangan desa di Kutim. Aji Mirni Mawarni (Anggota DPD RI) memaparkan pengawasan pelaksanaan UU APBN dan arah kebijakan afirmasi pemerintah pusat terhadap desa.

Ada juga penjabat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim yang mengupas mekanisme penyaluran, penatausahaan, serta optimalisasi kinerja layanan Dana Desa di Kaltim. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim memberikan bimbingan teknis pengawalan akuntabilitas keuangan guna mendongkrak produktivitas ekonomi desa.

Sementara pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim dalam kesempatan itu membedah strategi optimalisasi peran BUMDes dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi mandiri di tingkat desa.

Melalui sinergi ketat antara transparansi tata kelola, pengawasan partisipatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ketepatan sasaran program, Pemkab Kutim optimis kemandirian ekonomi dari tingkat desa akan menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan seluruh wilayah Kutai Timur.