Bappeda Kutim Siapkan Sistem CMS Jadi Pusat Kendali Data dan Kebijakan Berkelanjutan

Sangatta News — Langkah konkret menuju tata kelola pembangunan yang terukur dan berbasis data terus dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Kutim menggelar Pelatihan Penggunaan Teknis Aplikasi Credible Monitoring System (CMS) di Hotel Aston Samarinda, Selasa–Rabu (15–16 September 2026).

Aplikasi CMS berbasis situs web ini dirancang sebagai platform terpadu yang mengintegrasikan tiga pilar digital daerah: Sistem Satu Data, Satu Peta, dan Portal PPID. Integrasi ini menjadi instrumen utama dalam mendukung implementasi Yurisdiksi Berkelanjutan (Sustainable Jurisdiction) di Kutai Timur.

Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kutim yang diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Ripto Widargo, serta dihadiri oleh Pimpinan Britech Eko Juhriyanto, Senior Advisor GIZ Iwied Wahyulianto, narasumber teknis dari Besoft Research and Technology (Britech)—Aco Wahyudi dan Hadi Firmansyah—serta jajaran operator perangkat daerah se-Kutim.

Ripto Widargo menegaskan bahwa kekuatan dashboard CMS tidak hanya terletak pada kecanggihan sistemnya, melainkan pada keandalan data yang diinput oleh setiap perangkat daerah.

“Pelatihan ini bertujuan agar para peserta mampu memanfaatkan dashboard CMS yang dirancang khusus untuk memantau sejauh mana kemajuan yurisdiksi di Kutim. Kredibilitas CMS ditentukan oleh dua hal: verifikasi untuk memastikan ketersediaan data, dan validasi untuk memastikan data sesuai dengan fakta lapangan,” terang Ripto.

Ia meminta para peserta pelatihan yang hadir untuk bertindak sebagai focal point atau tim operator aktif yang menjamin pembaruan data (updating) dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain menjadi fungsi pemantau (monitoring), CMS diproyeksikan sebagai instrumen navigasi utama bagi para pengambil keputusan di tingkat kabupaten—mulai dari Bupati, Kepala Dinas, hingga jajaran teknis di bawahnya.

Melalui visual grafik dan pattern (pola data) yang tersaji di dalam dashboard, pemerintah daerah dapat langsung merespons setiap perubahan indikator pembangunan secara akurat.

“Dengan melihat pola data, kita bisa tahu apakah suatu indikator mengalami penurunan atau peningkatan. Jika turun, harus ada respons cepat yang diambil. Jika naik, capaian tersebut kita pertahankan atau tingkatkan lebih lanjut,” tambahnya.

Melalui penguatan basis data yang terintegrasi, sahih, dan terverifikasi ini, Pemkab Kutim optimistis dapat merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat.