Fraksi Demokrat DPRD Kutim Desak Optimalisasi PAD dan Evaluasi DBH Sawit

Sangatta News – Pertanggungjawaban APBD 2024 Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Kamis (31/07/2025). Fraksi Demokrat mendesak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menuntut evaluasi mendalam terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dinilai tak sebanding dengan potensi besar Kutim.

Rapat Paripurna ke-L Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, memiliki agenda utama persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Tahun Anggaran 2024.

Melalui juru bicaranya, H. Akhmad Sulaeman, S.Pd.I, Fraksi Demokrat membeberkan pandangan strategis terhadap pelaksanaan APBD Kutai Timur Tahun 2024. Fraksi Demokrat menyoroti belum tergarapnya secara maksimal potensi PAD khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan reklame. Untuk itu, mereka mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta penagihan dan pemungutan PBJT secara lebih efektif dan profesional.

Selain itu, Demokrat juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit, mengingat besarnya luasan perkebunan sawit di Kutai Timur belum sebanding dengan penerimaan DBH yang masuk ke kas daerah. “Tentu kita berharap agar DBH sawit yang diterima lebih proporsional dengan potensi dan luasan perkebunan yang dimiliki Kutai Timur,” ujar H. Akhmad Sulaeman.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti sejumlah kendala dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat, termasuk persoalan kurang bayar dan lebih bayar, pemanfaatan Treasury Deposit Facility (TDF), hingga keterlambatan pencairan DBH akibat belum terpenuhinya persyaratan administratif.

Rapat berjalan dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Namun, desakan dari Fraksi Demokrat ini diharapkan mampu mendorong evaluasi dan perbaikan signifikan demi keuangan daerah yang lebih optimal dan transparan bagi masyarakat Kutim. [Ainun]