Jalan Nasional Kaltim Merana: Akademisi Soroti Kecemburuan Anggaran ke IKN

Sangatta News – Jika Anda berkendara di Kalimantan Timur (Kaltim) akhir-akhir ini, bersiaplah untuk melewati tantangan. Kondisi jalan nasional di Kaltim dilaporkan semakin memprihatinkan, dengan banyak ruas jalan rusak parah namun tak kunjung mendapat penanganan maksimal dari pemerintah pusat.

Akademisi Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Tumingan, menilai akar masalahnya ada pada kebijakan efisiensi anggaran dan, yang lebih dominan, fokus berlebihan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Memang selama ini, penanganan jalan nasional menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Tapi sejak ada proyek besar di IKN, perhatian dan anggaran banyak tersedot ke sana. Akibatnya, jalan-jalan nasional di luar wilayah IKN tidak menjadi prioritas,” ungkap Tumingan, kemarin.

Kondisi ini diperparah dengan dugaan pemotongan anggaran di sektor infrastruktur, terutama untuk pemeliharaan jalan. “Kami melihat ada penurunan signifikan dalam kegiatan pemeliharaan. Teman-teman di lapangan pun mengeluhkan hal serupa,” tambahnya, seolah mengamini adanya ‘anak tiri’ dalam pembangunan infrastruktur.

Suara Perwakilan Rakyat yang Memudar

Tumingan juga menyayangkan kian memudarnya suara-suara dari perwakilan rakyat di Senayan. Beberapa tahun lalu, anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, seperti Irwan Fecho, dikenal sangat vokal memperjuangkan anggaran infrastruktur. Namun belakangan, gaungnya semakin jarang terdengar.

“Dulu sempat disuarakan oleh Pak Irwan Fecho dari DPR RI, tapi sekarang sepi. Padahal kondisi jalan sangat butuh perhatian, banyak yang sulit dilalui, terutama untuk kendaraan berat,” keluhnya. Irwan Fecho, politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi V DPR RI periode 2019-2024, memang rajin menyuarakan isu ini kala itu.

Tumingan berharap penuh pada pemerintah pusat yang baru, khususnya Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), untuk kembali memprioritaskan infrastruktur dasar di daerah, termasuk jalan nasional di Kaltim.

“Perlu ada keberpihakan kebijakan yang seimbang. Jangan sampai pembangunan IKN membuat daerah lain tertinggal dari segi infrastruktur dasar,” tegas Tumingan. Ia juga mengusulkan agar ada forum komunikasi reguler antara pemerintah pusat, BBPJN, dan pemerintah daerah untuk mendiskusikan distribusi anggaran dan prioritas pembangunan jalan secara lebih adil.

Berdasarkan Satu Data Kalimantan Timur, total panjang jalan nasional di Kaltim memang terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari 1.706,23 km di 2021, meningkat menjadi 1.806,76 km di 2024. Namun, peningkatan panjang ini tak selalu sejalan dengan kualitas. Kondisi jalan kategori baik sempat menurun pada 2023, meski kembali meningkat di 2024. Pun demikian dengan jalan kondisi sedang yang fluktuatif.

Data menunjukkan bahwa di 2024, masih ada 147,39 km jalan rusak ringan, dan meskipun jalan rusak berat menurun drastis menjadi 39,01 km di 2024 (dari puncaknya 100,58 km di 2023), angka ini tetap menjadi sorotan. Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) memang meningkat menjadi 89,68% di 2024.

“Meski demikian, angka jalan rusak berat yang sempat tinggi di 2023 menunjukkan masih perlunya perhatian lebih terhadap ruas-ruas jalan nasional tertentu, khususnya yang berada di luar kawasan IKN,” tambah Tumingan.

Pembangunan IKN memang megah, namun jangan sampai mengabaikan denyut nadi infrastruktur dasar di daerah penyangganya. Jalan yang mulus bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat. [Ainun]