Sambut Operasional IKN 2028, Pemkab Kutim Gas Strategi Akselerasi Jadi Daerah Penyangga Utama

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat menyusun cetak biru pembangunan jangka panjang demi mengambil peran sebagai daerah penyangga strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah taktis ini diambil menyusul kepastian bahwa pusat pemerintahan baru tersebut dipatok mulai beroperasi penuh pada tahun 2028 mendatang.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor logistik, serta mengembangkan kapasitas ekonomi daerah agar mampu menopang kebutuhan ekosistem Nusantara secara optimal.

Mewakili Bupati Kutim dalam forum tingkat tinggi di Balikpapan, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Trisno, menyatakan bahwa kejelasan peta jalan IKN merupakan isyarat penting bagi Kutim untuk segera bersiap.

Sebagai kabupaten dengan wilayah luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kutim membidik posisi sebagai mitra penyangga paling potensial di Kalimantan Timur.

“Ini menjadi perhatian khusus Kutim sebagai daerah penyangga ibu kota untuk mempersiapkan diri ke depan di dalam pembangunan strategisnya. Langkah nyata yang dilakukan Kutim adalah berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat agar nyambung,” ujar Trisno usai menghadiri forum tersebut, Rabu (17/6/2026).

Trisno menambahkan, penyelarasan program kerja antara daerah dan pusat harus berjalan seiring. “Kita ingin proses pembangunan itu sinergi dan terintegrasi dengan seluruh kabupaten/kota di Kaltim sebagai daerah penyangga paling potensial di IKN menghadapi tahun 2028 nanti,” lanjutnya.

Keppres IKN Sah 2027, Operasional 2028

Kepastian arah pembangunan ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kaltim yang digelar di Auditorium Lantai II Kantor Wali Kota Balikpapan. Forum ini menjadi ruang temu krusial untuk menyelaraskan langkah transisi perpindahan ibu kota negara.

Sesuai agenda pada 2027 akan ditandatangani dan pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota secara resmi. Sementara pada 2028, target IKN Nusantara mulai beroperasi secara penuh (fully operational).

Dalam forum tersebut, optimisme tinggi ditekankan oleh para pejabat tinggi negara yang hadir, mulai dari jajaran Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud.

“Ketua Otorita (Basuki Hadimuljono) dan anggota DPR beserta Wamendagri menyampaikan berita gembira bahwa sudah dipastikan IKN akan tetap berjalan, dan ditargetkan di 2027 Keppres-nya disahkan dan 2028 sudah operasional,” papar Trisno merangkum hasil pertemuan eksekutif tersebut.

Bagi Kutim, keberhasilan IKN tidak boleh hanya bertumpu pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kekuatan ibu kota baru justru terletak pada seberapa siap daerah-daerah di sekitarnya dalam menyokong aktivitas pemerintahan dan lonjakan populasi.

Oleh sebab itu, koordinasi aktif dengan pemerintah pusat dan Otorita IKN kini menjadi prioritas utama Pemkab Kutim. Dengan rancangan yang terukur sejak dini, Kutim optimistis tidak hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak ekonomi baru yang terhubung erat dengan ekosistem digital dan logistik Ibu Kota Nusantara.