Kutim Borong Dua Penghargaan, Sinergi Legislatif dan Eksekutif Sapu Bersih Tribun Kaltim Award 2026

Sangatta News – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatatkan capaian manis di panggung apresiasi regional. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif Kutim berbuah manis setelah DPRD Kutim dan Pemkab Kutim memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Tribun Kaltim Award Series 2026.

Malam penganugerahan yang digelar di Nusantara Grand Ballroom Hotel MaxOne Balikpapan, Kamis (30/7/2026) malam tersebut menegaskan komitmen tata kelola pemerintahan di Kutim—baik dari sisi pengawasan anggaran maupun transparansi pelayanan publik.

DPRD Kutim disematkan penghargaan kategori Lembaga Legislatif dengan predikat “Berperan Aktif dan Koordinatif Mengawal Program Pembangunan Daerah”. Sementara Pemkab Kutim menyabet piala kategori Lembaga Pemerintah Daerah atas “Komitmen Pelayanan Publik Terbaik Tanpa Suap”.

DPRD Kutim Kunci Pengawasan MYC dan Isu Lingkungan

Penghargaan untuk DPRD Kutim diterima langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, yang diserahkan oleh Business General Manager Tribun Kaltim, Nursomsi. Dalam merespons penghargaan ini, Jimmy menegaskan bahwa apresiasi media massa justru menjadi dorongan moral bagi dewan untuk memperketat fungsi checks and balances.

“Kami di DPRD tidak menyangka jika kinerja kami diamati sedetail ini oleh media. Namun yang paling krusial, kewajiban kami tidak berhenti di sini. Penghargaan ini menjadi pemicu untuk terus mengawal pembangunan secara aktif agar APBD benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat, khususnya infrastruktur,” ujar Jimmy.

Tim penilai Tribun Kaltim mencatat rekam jejak pengawasan DPRD Kutim yang menonjol di beberapa sektor krusial. Misalnya keaktifan pimpinan dewan mengawal skema anggaran tahun jamak (Multiyears Contract) guna memastikan proyek jalan dan fasilitas publik strategis selesai tuntas secara mutu dan waktu.

Selain itu juga respons cepat memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor mengusut dugaan pencemaran laut demi melindungi ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan.DPRD Kutim juga dinilai berhasilk mendorong sinergi program Industrial Farming bersama TNI/Polri, serta melancarkan diplomasi anggaran ke Pemut/DJPK untuk pendanaan pariwisata daerah.

Pemkab Kutim Bebaskan Pungli dan Maladministrasi

Di panggung yang sama, penghargaan untuk Pemkab Kutim diserahkan oleh Pemred Tribun Kaltim, Sumarsono, dan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, yang hadir mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

Ronny menegaskan bahwa piala ini merupakan bukti komitmen Pemkab Kutim dalam memangkas birokrasi berbelit dan menutup celah pungutan liar (pungli). “Komitmen Pemkab Kutim adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan tanpa biaya di luar ketentuan. Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang mudah, cepat, dan profesional,” kata Ronny.

Tolok ukur keberhasilan Pemkab Kutim dalam menekan potensi penyimpangan administrasi bertumpu pada sejumlah inovasi strategis. Pemkab berhasil melakukan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Kutim yang memangkas tatap muka langsung, sehingga meminimalkan risiko gratifikasi.

Pemkab juga dinilai berhasil dalam penerapan sistem pembayaran via QRIS, Virtual Account, dan e-banking pada unit-unit layanan. Selain itu juga integrasi pencegahan korupsi. Terlihat dari peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK serta tranparansi standar SOP dan kepastian biaya di setiap dinas.

Penilaian independen Tribun Kaltim sejalan dengan rapor hijau yang telah dikantongi Pemkab Kutim dari lembaga negara pembina birokrasi. Kutim sukses meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,44 dengan predikat A- (Sangat Baik) dari KemenPAN-RB. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia turut mendaulat Kutim dengan predikat Pelayanan Prima (A) atas capaian Kategori Sangat Baik dengan Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi.

Bagi publik Kutai Timur, dua trofi yang diboyong dari Balikpapan ini menjadi sinyal positif bahwa harmoni antara kontrol politik legislatif dan eksekusi birokrasi eksekutif mulai berjalan pada koridor yang tepat.