APBD Perubahan Kutim 2026 Naik Tembus Rp6,4 Triliun, Bupati Ardiansyah Patok Enam Skala Prioritas

Sangatta News — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menaikkan gigi dalam percepatan pembangunan daerah. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyerahkan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-I Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (18/9/2026).

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, pimpinan dan 24 anggota DPRD, serta jajaran Forkopimda tersebut, Pemkab Kutim memproyeksikan lonjakan signifikan pada postur anggaran daerah guna merespons dinamika semester pertama 2026.

Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 mencatatkan ekspansi fiskal yang cukup tajam. Kapasitas keuangan daerah diproyeksikan merangkak naik berkat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat.

Dalam proyeksi perubahan postur fiskal Kabupaten Kutai Timur TA 2026 tercatat pendapatan daerah melonjak dari target awal sebesar Rp5,763 triliun menjadi Rp6,408 triliun (naik sekitar Rp644,36 miliar). Belanja daerah ditingkatkan dari semula Rp5,738 triliun menjadi Rp6,427 triliun, dengan alokasi belanja modal sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur.

Sementara defisit anggaran sebesar Rp19,42 miliar ditutup penuh secara berimbang melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp44,42 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp25 miliar.

“Penyesuaian anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi semester pertama, tingkat kesiapan teknis, penyelesaian program berjalan, serta daya serap hingga akhir tahun,” tegas Bupati Ardiansyah.

Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa pergeseran dan penambahan alokasi anggaran tetap berpatok tegak pada tema besar pembangunan Kutim tahun 2026 yakni peningkatan kualitas SDM sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung infrastruktur untuk memperkuat investasi.

Untuk mengeksekusi visi tersebut, Pemkab Kutim memetakan enam prioritas strategis:

1. Akselerasi Infrastruktur & Konektivitas Wilayah: Fokus pada percepatan pembangunan serta perbaikan jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas publik guna memperlancar mobilitas warga serta memperkuat konektivitas antardesa hingga antarkecamatan.
2. Penguatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bisnis, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, serta berwawasan jangka panjang.
3. Peningkatan Kualitas SDM & Penanganan Stunting Terpadu: Memperbaiki mutu layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan masyarakat, yang diintegrasikan langsung dengan aksi kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka stunting secara presisi.
4. Penyegaran Tata Kelola & Pelayanan Publik: Mendorong reformasi birokrasi yang lebih responsif serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
5. Pelestarian Lingkungan Hidup & Ekologi: Menjaga keseimbangan pembangunan melalui pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlindungan kawasan hijau, serta mitigasi dampak perubahan iklim.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Lokal:  Memperkokoh pilar pangan daerah melalui pemberdayaan dan modernisasi sektor pertanian, peternakan, serta perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan pangan mandiri bagi masyarakat.

Khusus pada agenda peningkatan kualitas SDM, porsi percepatan penurunan angka stunting diposisikan sebagai program super-prioritas yang dijalankan secara lintas sektor agar intervensi di lapangan berlangsung presisi.

Di akhir pemaparannya, Ardiansyah berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kutim dapat berjalan konstruktif dan tepat waktu agar Perda APBD-P 2026 segera disahkan.

“Kami berharap dokumen ini dapat dibahas secara komprehensif dan konstruktif bersama DPRD sehingga dapat disepakati sebagai landasan hukum penyusunan Perda Perubahan APBD Kutai Timur 2026 demi kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.